GELORA.CO - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah di era pemerintahan Presiden Jokowi mengalami banyak hambatan.
"Saya lihat mampet ini, di zamannya Pak Jokowi paling banyak, semua mau ditutup. Orang enggak boleh bicara terbuka, enggak boleh diskusikan kinerja pemerintah, tidak boleh mengungkapkan kebenaran yang terjadi, dan orang diintai kalau kritik pemerintah," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (29/10) saat menjadi pembicara diskusi Forum Masyarakat Penegakan Hukum dan Keadilan.
Fahri menambahkan, aspirasi masyarakat kerap kali tidak didengar, dan seharusnya pemerintah bisa menyediakan ruang bagi rakyatnya untuk mengkritik.
"Negara itu aspirasinya tersalur pasti yang begini-begini tidak ada, kalau ini terjadi berarti ada yang tidak beres di metode aspirasi publik kita," ujarnya.
Dia menuding ada upaya untuk mencegah kritik terhadap pemerintah.
"Jangan pemerintah karena enggak suka menjawab lalu mulut orang disumpel. Biarin aja orang ngomong secara terbuka," pungkasnya. [mdk]