GELORA.CO - Pemerintahan Presiden, Joko Widodo dianggap antikritik sehingga jika ada pihak-pihak yang lantang bersuara langsung dibungkam.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/10).
"Orang diskusi dalam ruangan itu biasa. Apa sih yang ditakutkan? Kan omongan-omongan saja, enggak bikin berdarah. Terbiasalah kita denger kritik. Pejabat dimaki harusnya siap, masak rakyat sudah bayar, dimaki saja (pejabat) enggak sanggup," ujar Fahri terkait pelarangan diskusi di gedung MPR.
Sebelumnya, Forum Masyarakat Peduli Penegakan Hukum dan Keadilan (FMPPHK) yang dikoordinatori oleh Marwan Batubara tidak diizinkan menggunakan ruang GBHN di Gedung Nusantara V oleh Setjen MPR.
Disuasi FMPPHK dengan tema "Menuntut Penegakan Hukum atas Dugaan Korupsi Pejabat-pejabat Tinggi Negara" akhirnya dipindah ke selasar depan ruang GBHN.
Fahri tidak mengetahui mekanisme perizinan Marwan Batubara dkk, yang pasti dia menilai seharusnya sebagai gedung rakyat, masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasi diizinkan.
"Saya tidak tahu ini minjam ke Sekretariat MPR atau ke siapa. Pak Amien Rais itu bekas ketua MPR, suka atau tidak harusnya enggak ada kucing-kucingan kayak gini," selorohnya.
Maka dari itu, politisi asal NTB meminta agar pemerintah tidak perlu risau dengan kritikan. Karena menurutnya adanya kritikan itu bisa membangun pemerintahan yang lebih baik.
"Jangan lah pemerintah karena enggak suka menjawab lalu mulut orang disumpal, jangan. Biarin saja orang ngomong. Terbuka saja acara begini. Itu yang saya aneh, apa masalahnya," pungkas Fahri. [rmol]