GELORA.CO - Janji Presiden Joko Widodo yang ingin mengeluarkan kebijakan Dana Kelurahan dan Dana Operasional Desa 2019 dinilai hanya sebagai pencitraan dalam rangka menarik simpati rakyat pada ajang Pilpres 2019.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan, pada dasarnya pihaknya setuju dengan kebijakan tentang kucuran dana kelurahan. Namun, dia mempertanyakan kenapa dana tersebut tidak dikucurkan jauh hari, sebagaimana dana desa.
Pasalnya, pada kenyataannya desa dan kelurahan di negeri ini sama-sama butuh dana talangan.
"Memang terjadi sekarang ini kesenjangan lah, ada dana desa tetapi yang berstatus sebagai kelurahan tidak mendapat porsi yang proporsional. Jadi kalau kami melihat ya kenapa tidak dari dulu?" kata Fadli di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/10).
Ditegaskannya, jika dana kelurahan baru dikeluarkan Jokowi jelang digelarnya Pilpres, bisa saja publik berpandangan bahwa kebijakan itu hanyalah sebagai pencitraan demi mendongkrak elektabilitas petahana.
"Ya kalau sekarang kan orang menilai pencitraan jadi sangat mudah, karena memang di tahun politik dan di saat-saat memang menjelang pemilu legislatif dan presiden," pungkas Fadli. [rmol]