GELORA.CO - Fahri Hamzah menyarankan Presiden Jokowi segera mengambil alih kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, jika tidak diambil alih presiden, lembaga antirasuah yang dipimpin Agus Rahardjo itu bisa semakin liar.
Demikian disampikan Fahri di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (9/10/2018).
“Jadi, kepemimpinan di KPK itu sudah harus diambilalih oleh presiden, supaya dibikin tenang sampai selesai pilpres,” kata Fahri.
Hal itu menyusul rilis dokumen hasil hasil investigasi sejumlah media nasional yang menamakan diri sebagai Indonesialeaks.
Dokumen itu membeberkan dugaan kasus korupsi yang diduga melibatkan para petinggi penegak hukum di negeri ini.
Mereka juga mencium adanya indikasi kongkalikong untuk menutupi rekam jejak kasus tersebut.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah disebutnya nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang disebut sebagai pihak paling banyak mendapat duit dari pengusaha Basuki Hariman.
Pemberian uang itu dilakukan melalui orang lain, baik ketika Tito menjabat sebagai kapolda Metro, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Maret-Juli 2016 maupun ketika sudah dilantik sebagai Kapolri.
Melanjutkan pernyataannya, Fahri Hamzah menyatakan hanya ingin bicara konstruktif tentang metode pemberantasan koupsi, dan selalu ingin agar evaluatif terhadap kondisi sekarang.
Pasalnya, hingga saat ini tidak ada yang terlalu peduli terhadap pembentaran korupsi, temasuk pada calon pesiden yang ada sekarang ini.
“Kalau saya memandang, apa yang secara terus menerus terjadi kepada KPK itu meyakinkan saya bahwa inilah waktunya untuk melakukan evaluasi tehadap KPK,” jelasnya.
Menurutnya, KPK selama ini menyimpan begitu banyak menyimpan problem-problem mendasar di dalamnya.
Seperti komflik antar kelompok, konflik internal maupun dengan pihak lain di luar KPK.
“Termasuk kepentingan-kepentingan yang menyebabkan KPK itu harus memilih antara kasus-kasus yang ditegakan, dan ada yang disembunyikan, ada yang ingin dibuka, tetapi ditahan dan seterusnya,” jelasnya.
Politis dari PKS itu menuturkan, setidaknya dalam sebulan ini ada dua isu besar yang tengah membelit KPK.
Yaitu bocornya dokumen penyelidikan seorang gubenur, kemudian ada lagi bocornya dokumen adanya upaya untuk menghilangkan barang bukti di dalam KPK itu sendiri.
“Belum lagi ada kasus gugatan ke PTUN oleh Serikat Pekerja KPK, yang menandakan bahwa ada konflik di dalamnya. Justu sebenarnya ini masalah yang harus diselesaikan,” ujarnya.
Karena itu sekarang ini, mau tidak mau presiden harus telibat dan tidak bisa lagi lepas tangan terhadap permasalahan yang ada di KPK ini.
Dan untuk kasus yang satu ini, menurut Fahri tidak bisa dibiarkan, karena menyangkut kredibilitas banyak lembaga, KPK nya sendiri, kepolisian sendiri.
“Presiden harus terlibat. Saya terus terang yang sangat mengkhawatirkan ini berefek kepada Pilpres, berefek kepada kandidat,” terangnya.
“Dan ini juga menyankut reputasi Jokowi yang sedang dipesoalkan karena semua orang yang kena ini, berada disekitarnya,” tambah dia lagi.
Dalam hematnya, jika orang-orang di sekitar presien terkena masalah, maka akan berimbang kepada Jokowi.
“Nggak ada orang bersih sendiri, kalau disekitarnya kotor. Ini ujian bagi kita bagaimana menghadapi isu ini korupsi ke depan,” pungkas Fahri. [psid]