GELORA.CO - Pemilihan Presiden (Pilpres) akan digelar tahun depan dengan menawarkan pasangan bakal capres dan cawapres yakni Jokowi - Maruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD memberikan jawabannya terkait siapa yang ia dukung di pilpres 2019.
Hal tersebut diungkapkan Mahfud melalui Twitter miliknya, @Mohmahfudmd, Rabu (5/9/2018).
Mulanya, netizen dengan akun @mnoorrahim_ bertanya terkait pilihan Mahfud.
"Prof ini pertanyaan mayoritas temen kampus dan komplek saya kepada Prof: Pada 2019 nanti, Prof dukung siapa?.
Memang sudah ada yang didukung tapi belum dipublikasi/sebaliknya? *mungkin juga pertanyaan mayoritas seluruh rakyat Indonesia," tulis akun @mnoorrahim_.
Menanggapi hal tersebut, Mahfud mengatakan jika dirinya memastikan akan memberikan suara pada pilpres 2019.
Walaupun menurutnya tidak ada pasangan yang ideal untuk dipilih.
"Saya pasti memilih. Tak ada pasangan yg ideal tapi kita hrs memilih pasangan yang lbh banyak hasil kalkulasi baiknya daripada jeleknya.
Yang mana itu? Masing2 kita bs membuat matrik penilaian sendiri2 dulu," tulis Mahfud MD.
Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD menolak keras untuk mengikuti gerakan '2019Ganti Presiden'.
Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui laman Twitternya @mohmahfudmd, Selasa (4/9/2018).
Berdasarkan tulisannya, Mahfud MD menolak ikut gerakan #2019GantiPresiden sejak awal digagas dan sempat diajak bergabung dalam gerakan tersebut.
Mahfud MD menuturkan dirinya hanya setuju dan bersedia ikut gerakan #2019PemilihanPresiden.
Meski demikian, menurutnya, gerakan #2019GantiPresiden tidaklah melanggar hukum.
Mahfud MD menambahkan Jika gerakan tersebut melanggar hukum maka harus ditindak.
"Sejak awal digagas dan diajak sy menolak keras utk ikut gerakan #2019gantipresiden. Sy hanya setuju dan bersedia ikut dgn gerakan #2019pemilihanpresiden. Meski begitu gerakan itu sendiri menurut sy tak melanggar hukum. Kalau diboncengi tindakan melanggar hukum, ya hrs ditindak," tulis akun @mohmahfudmd.
Sementara dirinya pun juga pernah menolak menjadi bagian dari tim sukses kampanye pasangan Jokowi dan Maruf.
Sebab, ia saat ini tengah menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
"Saya tidak bisa menjadi ketua timses karena saya berada di BPIP," kata Mahfud ditemui seusai memberikan pembekalan kepada caleg Partai Solidaritas Indonesia di Jakarta, Senin (20/8/2018) yang dikutip dari Kompas.com.
Mahfud merasa jabatannya di BPIP mengharuskannya bersikap netral.
Sebab, pekerjaannya berkaitan dengan ideologi Pancasila.
"BPIP ditugaskan Presiden untuk menata ideologi tentu termasuk bagaimana netralitas penyelenggara negara karena BPIP itu badan penyelenggara juga," ujarnya.
Mahfud yang sempat menjadi kandidat kuat cawapres Jokowi ini juga mengaku, sejauh ini tidak ada tawaran untuk dirinya menjadi ketua timses Jokowi-Maruf.
"Tidak ada tawaran," ujarnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya juga menolak menjadi ketua tim sukses Jokowi-Maruf.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengungkapan bahwa Presiden Jokowi meminta Kalla untuk menjadi ketua tim sukses.
Masalahnya, jika Jokowi cuti kampanye, dirinya harus menjalankan tugas presiden.
"Pak Jokowi itu mintanya (agar JK jadi) ketua tim sukses, tapi setelah berbicara dengan Bu Mega dan lain-lain, Pak JK memberitahukan bahwa secara teknis susah pemerintah siapa yang jalankan?" ujar Sofjan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).
JK, kata Sofjan, menilai bila seorang wapres ikut masuk di tim pemenangan kampanye 2019, sama saja dua pimpinan negara, presiden dan wakil presiden, ikut turun langsung di pilpres.
Pemerintahan harus tetap berjalan dan perlu ada yang mengendalikan secara langsung.
Oleh karena itu, kata dia, Kalla memilih ingin fokus sebagai wapres dan menolak tawaran jadi ketua tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin.
"Jadi Pak JK ingin konsentrasi ke pemerintahan dulu, ya terutama pelaksanakan rencana dari semua rencana Pak Jokowi itu dan Pak JK ini.
Mengenai ekonomi terutama," kata dia.
[tribun]