GELORA.CO - Deklarasi #2019GantiPresiden masih menjadi perdebatan. Terutama pasca banyaknya penolakan dari sejumlah pihak di beberapa daerah terhadap aksi tersebut.
Direktur eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, pemerintah terlalu acuh dalam menyikapi aksi tersebut. Seharusnya dalam keadaan bergejolak seperti ini, peran negara dalam melindungi aspirasi masyarakat dapat dikedepankan untuk menetralisir keadaan.
Jika keadaan ini terus dibiarkan, dia khawatir akan menjadi boomerang bagi pasangan petahana Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Situasi ini disebut akan menggerus citra baik pemerintah.
"Kita harap memaklumi, bahwa saya yakin Jokowi enggak belajar demokratisasi, konsensus, sistem politik Indonesia, teori politik dan civil society. Sehingga saya paham mengapa beliau sedang menarik dirinya berada di tepi jurang," ujar Pangi di Jakarta, Senin (3/9).
Pangi menerangkan, jika deklarasi #2019GantiPresiden terus dilarang, maka masyarakat akan semakin penasaran dengan gerakan itu. Imbasnya peminatnya bisa semakin banyak.
"Sama halnya dengan buku yang dilarang beredar, maka keinginan orang membeli buku tersebut makin banyak. Biasa semakin penasaran," jelasnya.
Oleh sebab itu, Pangi meminta agar kubu Koalisi Indonesia Kerja (KIK) membuat aksi serupa untuk menandingi gerakan #2019GantiPresiden. Langkah ini dianggap akan lebih efektif mempertahankan citra pemerintahan Jokowi demi keterpilihannya kembali di Pilpres 2019.
"Yang (harus) dilakukan misalnya dengan membuat deklarasi tandingan. Justru masyarakat tidak simpati adanya penolakan terhadap deklarasi tersebut. Oleh karena itu, aksi penolakan deklarasi tersebut jelas merugikan citra Jokowi. Terkesan Jokowi tak siap dan belum siap," tandasnya. [jpc]