GELORA.CO - SIKAP politik Ali Mochtar Ngabalin yang berubah secara drastis terus menjadi bahan pembicaraan di media sosial (medsos) maupun media arus utama (mainstream).
Ali Mochtar Ngabalin sebelumnya banyak mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi setelah menjadi staf khusus Presiden kini lebih banyak memuji kinerja pemerintahan Jokowi.
Tetapi, pada era teknologi informasi dan komunikasi (TIK), jejak digital seseorang sangat mudah dilacak dan sulit terbantahkan.
Begitu juga jejal digital Ali Mochtar Ngabalin, terutama terkait pernyataannya terhadap pemerintahan yang ada saat ini.
Sebuah video yang kini menjadi viral dan dikomentari sejumlah netizen, termasuk Wakil Ketua DPR Fadli Zon, menunjukkan bahwa Ngabalin menyayangkan cara pemerintah menangani perbedaan.
Ali Mochtar Ngabalin juga menyayangkan adanya tuduhan-tuduhan terhadap para ulama yang dianggap tidak Pancasilais dan tidak memiliki jiwa nasionalisme.
"Kita para mubaligh dituduh sebagai orang-orang yang tidak bisa berkompromi dengan Pancasila dan nasionalisme, dengan segalama macam. Padahal ini abunawas semua yang saya tahu sepanjang sejarah," ujar Ali Mochtar Ngabalin dalam video yang kemudian dikomentari lewat akun Fadli Zon, sekitar 8 jam lalu.
Dalam video itu, Ali Mochtar Ngabalin mengaku bersedih dan menangis melihat keadaan Indonesia saat ini.
Dia juga berharap Indonesia menerapkan konsep-konsep yang datang dari Allah SWT.
"Konsep-konsep ilahiyah yang harus diterapkandi negeri ini. Dan antum percaya sebagai bangsa Indonesia dan sebagai umat Islam, menangis kita punya batin, sedih kita rasa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. di republik yang kita cinta yang begini besar," kata Ali Mochtar Ngabalin.
WAKIL Ketua DPR Fadli Zon pun menyindir ceramah Ali Mochtar Ngabalin tersebut.
Menurut Fadli Zon, Ali Mochtar Ngabalin berubah karena jabatan dan honor yang ia terima dari pemerintah saat ini.
"Jabatan n honornya ternyata bisa dg mudah mengubah sikap n pandangan org ya," tulis Fadli Zon melalui akun twitternya.
@fadlizon: Jabatan n honornya ternyata bisa dg mudah mengubah sikap n pandangan org ya.
Ali Mochtar Ngabalin saat ini juga menjabat salah satu komisaris di badan usaha milik negara (BUMN).
Jabatan n honornya ternyata bisa dg mudah mengubah sikap n pandangan org ya. 😃 https://t.co/OXcrdftFDA— Fadli Zon (@fadlizon) 2 September 2018
Perjalanan Ali Mochtar Ngabalin dari Oposisi menjadi Pendukung Jokowi
Seperti diberitakan Wartakotalive.com, perjalanan Ali Mochtar Ngabalin sampai direkrut masuk sebagai tim Joko Widodo (Jokowi) sebagai staf khusus di istana terbilang unik.
Bahkan, sebelum ini, masih banyak yang mengingat saat dia melontarkan sejumlah pernyataan pedas sampai akhirnya dilaporkan ke pihak berwajib.
Dulu, dia adalah salah satu juru bicara Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam kancah Pilpres 2014.
Sepak terjang Ali Mochtar Ngabalin memang kontroversial dan menjadi salah satu tokoh politik yang mendapatkan sejumlah masalah serius.
Bahkan, dari sejumlah arsip dan dokumentasi, Ali Mochtar Ngabalin pernah dilaporkan ke polisi dan sejumlah pihak lainnya di masa Pilpres 2014.
Dia terlibat keributan dengan sejumlah pihak.
Terakhir, dia berseteru dengan Yorrys Raweyai di DPP Partai Golkar.
Politisi yang terbilang sering dikutip media ini memang menjadi politisi yang sering dijadikan sebagai narasumber oleh sejumlah media dan akhirnya direkrut sebagai tim kampanye Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa.
Karena ulahnya, yang sering mengeluarkan ucapan yang kemudian dikutip media, akhirnya Ngabalin dilaporkan ke polisi.
Jika dulu, Ngabalin berseteru dengan Jokowi, sekarang, dia menjadi salah satu anggota tim yang mendukung Jokowi.
Dia kemudian menjadi staf khusus Jokowi di istana.
Sebagaimana dikutip dari Tribunnews, yang memuat berita terkait Ngabalin.
Ngabalin Hina Jokowi
Tim Kuasa Hukum Calon Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kalla, Jumat (21/6/2014), melaporkan Juru Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yakni Ali Muchtar Ngabalin kepada Bawaslu Papua dan Polda Papua terkait kampanye hitam dan penghinaan terhadap Jokowi.
Tim kuasa hukum pasangan capres nomor urut dua di antaranya Paskalis Letsoin, Anthon Raharusun, Yulianto, Khoirul Anam, Yuliwati, Yance Polwain sebagai pelapor mengatakan pengajuan ini baru diketahui pada 18 Juni 2014.
Namun, menurut tim, laporan pengaduan ini masih dalam tenggang waktu sesuai undang–undang tentang Pilpres.
Dalam laporannya, tim kuasa hukum Jokowi-JK mengatakan Ali Mochtar Ngabalin yang tergabung dalam Koordinator Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta pada Rabu (17/6/2014) di Hotel Aston Jayapura dalam rangkaian kampanye pemenangan Prabowo-Hatta, mengadakan wawancara dengan wartawan dan media di Jayapura.
“Salah satu pernyataannya telah mengeluarkan kata-kata penghinaan dan atau penghasutan yang ditujukan kepada Ir Joko Widodo, baik secara pribadi maupun sebagai calon presiden RI dengan mengatakan Jangan Pilih Calon Presiden (Capres) yang Kurus Kerempeng,” ungkap anggota Tim Kuasa hukum, Anthon Raharusun SH usai melapor ke Bawaslu Papua.
Anthon menegaskan, ucapan Ali Mochtar ini adalah jelas–jelas dikualifikasi sebagai perbuatan penghinaan terhadap kehormatan dan nama baik Joko Widodo dan juga merupakan menghasut dan atau mengadu domba antara Joko Widodo dengan masyarakat.
Tujuannya merendahkan harkat dan martabat Joko Widodo di mata masyarakat agar tidak memilih calon presiden yang kurus dan kerempeng.
Menurut tim kuasa hukum, perbuatan Ali Mochtar Ngabalin tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan pidana melanggar ketentuan Pasal 310 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, dengan sengaja, menyerang kehormatan atas nama baik orang lain.
Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.
Ali Mochtar Ngabalin Kritik #2019GantiPresiden
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa gerakan #2019GantiPresiden merupakan upaya makar terhadap pemerintahan yang sah.
"Itu yang namanya hashtag 2019GantiPresiden kalian tidak beradab. Marah emak-emak di sini. Hati-hati loh, perbaiki akhlaknya. Boleh berkuasa tapi sabar-sabar jangan kebelet," ujar Ali Mochtar Ngabalin dalam acara GK Ladies Perempuan Jokowi, Kamis (30/8/2018).
Ia mengungkap terdapat sembilan alasan mengapa gerakan 2019GantiPresiden mendapatkan penolakan dari masyarakat.
Diketahui, deklarasi 2019GantiPresiden dan kehadiran beberapa tokohnya di sejumlah daerah di Indonesia pada Minggu (26/8/2018) ditolak dan memicu kericuhan seperti yang terjadi di Pekanbaru, Surabaya dan Pontianak. Sebelumnya, penolakan juga terjadi di Batam, Kepulauan Riau.
"Selamatkan NKRI dari gerakan radikal terselubung di 2019GantiPresidenTaksi," tulis Ali Mochtar Ngabalin dalam akun Instagramnya, Jumat (31/8/2018) dini hari.
Berikut ini sembilan alasan penolakan kepada gerakan 2019GantiPresiden:
1. Upaya makar terhadap pemerintahan yang sah
2. #2019GantiPresiden adalah proyek pengalihan isu
3. Gerakan #2019GantiPresiden lakukan politisasi dalam ibadah haji dan propaganda politik di Tanah Suci.
4. Masjid dijadikan tempat kampanye politik
5. Berkoalisi dengan kelompok radikal
6. Intimidasi dan persekusi yang dilakukan oleh gerombolan #2019GantiPresiden
7. Kegiatan tagar 2019GantiPresiden adalah murni politik praktis.
8. Gerombolan tagar 2019GantiPresiden adalah gerakan pemecah belah umat dan anak bangsa.
9. 17 April 2019 : Pemilihan presiden bukan pergantian presiden.
Ngabalin Kritik Gerakan Alumni 212
Hasil Rapat Koordinasi Nasional Persaudaraan Alumni 212 mendeklarasikan dukungan kepada pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab, untuk maju sebagai calon presiden 2019.
Menanggapi itu, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, PA 212 bukan partai politik.
Karena itu, ucap Ngabalin, sebagai seorang teman, ia menyarankan Rizieq maju sebagai calon presiden dari Partai Amanat Nasional (PAN), di mana Amien Rais menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan.
"Saya ingin mengatakan bahwa Persaudaraan 212 bukan partai politik. Karena itu pakailah partai Pak Amien saja," ujar Ngabalin di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018).
Ngabalin mengatakan, ia juga merasa memiliki PA 212. Sebab, Ngabalin merupakan Ketua Umum Badan Mubalig Seluruh Indonesia.
"Saya hadir dalam musyawarah, dalam mengubah dari Presidium Alumni 212 menjadi Persaudaraan Alumni 212. Jadi, pakailah partai politik. Jangan organisasi," tegas Ngabalin.
Menurutnya, organisasi PA 212 mewakili kepentingan orang banyak, bukan perseorangan.
Sejak awal Ngabalin mengaku mendukung PA 212.
"Tapi kalau begini caranya, biar Umat Islam dan rakyat yang menilai. Jangan pakai kepentingan politik praktis seperti Persaudaraan 212," imbau Ngabalin.
Sementara itu, munculnya wacana Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres), tak mendapatkan tanggapan positif dari Partai Gerindra.
Sebab, menurut politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, partainya tidak mungkin memberikan dukungan terhadap sosok lain.
"Iya (tidak bisa), kita tidak mungkin mendukung yang lain," ujar Riza saat dihubungi, Senin (26/3/2018) sore.
Ia menegaskan, sejak awal Partai Gerindra sudah solid mengusung sang ketua umum, Prabowo Subianto sebagai capres, untuk kembali menantang Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengantongi dukungan dari lima partai politik (parpol).
Riza menambahkan, partainya segera mendeklarasikan capres yang akan mereka usung.
"Kita sudah fokus solid, mantap untuk putuskan, deklarasikan Prabowo sebagai capres," tegas Riza.
Pendeklarasian itu, kata Wakil Ketua Komisi II DPR tersebut, rencananya diumumkan pada April mendatang.
"Insya Allah, waktunya di Bulan April ini ya," kata Riza.
Menurut Riza, siapa pun yang mau mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres, harus mengantongi 20 persen dukungan parpol.
"Ya jadi kan saya kira untuk mencalonkan presiden maupun wakil presiden kan harus mendapat dukungan parpol 20 persen. Jadi, saya yakin Habib Rizieq sangat memahami aturan pemilu dan sebagainya," tutu Riza.
Sebelumnya, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menyatakan, pencalonan Rizieq Shihab sebagai capres 2019, bisa saja terjadi jika ada parpol yang mau mengusungnya.
Nasdem bahkan membayangkan Prabowo Subianto bosa berduet dengan panglima tertinggi FPI itu. [tribun]