GELORA.CO - Masih adanya segelintir oknum kelompok masyarakat yang menghalang-halangi dan menolak kegiatan dakwah Ustaz Abdul Somad (UAS) dianggap kelewat batas.
Terlebih alasan yang diajukan sangat mengada-ngada dan merendahkan wibawa UAS, karena meragukan nasionalisme UAS dan mengaitkannya dengan gerakan radikal yang berbahaya bagi NKRI.
"Alasan penolakan UAS itu kan seperti kaset rusak. Itu-itu saja yang dijadikan alasan. Tuduhan bahwa UAS hanya dijadikan domplengan oleh ormas radikal sangat tidak masuk akal dan merendahkan nalar umat dan jemaah yang mengundang UAS berceramah," kata anggota DPD RI Fahira Idris melalui keterangan tertulis, Selasa (3/9).
"Saya rasa ini sudah kelewatan dan preseden yang tidak baik bagi negeri ini," imbuhnya.
Menurut Fahira, selama 20 tahun usia reformasi baru beberapa tahun belakangan ini, pelarangan, ancaman, dan intimidasi tidak hanya terhadap kegiatan dakwah tetapi juga terhadap berbagai kegiatan menyuarakan aspirasi begitu masif terjadi.
Senator Jakarta ini memandang, ada semacam 'bola salju' yang menggelinding ke tengah masyarakat bahwa semua yang kritis kepada Pemerintah dianggap radikal, diragukan nasionalismenya, bahkan dianggap anti NKRI dan Pancasila.
"Jika dicermatinya temanya selalu sama. Saya Pancasila dan cinta NKRI. Sementara yang berbeda pandangan adalah radikal dan anti Pancasila. Paradigma seperti ini menyebar ke tengah-tengah masyarakat. Bagi saya ini ‘tidak sehat’ bagi demokrasi dan masa depan bangsa ini," paparnya.
Lewat akun facebook dan instagram resminya UAS mengumumkan bahwa karena kerap mendapat ancaman, intimidasi dan pembatalan ketika ingin menyampaikan tausiah di beberapa daerah seperti di Grobogan, Kudus, Jepara dan Semarang, UAS akhirnya membatalkan rencana ceramah dalam tiga bulan ke depan di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Padahal, kata Fahira, UAS dalam setiap ceramahnya selalu menyebarkan pesan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil'alamin dan pentingnya persatuan sehingga kerap diundang berbagai institusi pemerintahan, polisi, dan TNI.
"Menuduh UAS didomplengi kelompok radikal, sama artinya menafikkan dan tidak menganggap tokoh-tokoh penting dan institusi negara yang pernah mengundang UAS," demikian Fahira. [rmol]