GELORA.CO - Bakal cawapres Ma'ruf Amin, yang masih menjabat Ketua MUI, membuat PAN khawatir lembaga itu terseret pada praktik politik praktis. MUI pun menjamin mereka akan bersikap netral.
"Yang tahu terhadap internalnya MUI ya pengurusnya MUI-lah. Jadi silakan komplain, tapi orang MUI di dalam sudah sepakat di dalam rapat pimpinan untuk menjaga MUI untuk netral tidak bermain politik praktis," kata Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi saat dihubungi, Rabu (19/9/2018).
Masduki mengatakan, dalam aturan MUI, tak ada keharusan mundur bagi seorang ketua yang maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena itu, hingga ini Ma'ruf masih bisa menjabat Ketua MUI.
"Jadi nggak ada istilah nonaktif. Jadi kita mengikuti aturan yang ada dalam pedoman dan aturan dasar MUI," ujarnya.
MUI juga akan membuat aturan baru terkait pimpinannya yang terjun dalam pemilu. Aturan itu dibuat karena berkaca pada majunya Ma'ruf sebagai cawapres.
"Kita juga punya kesepakatan untuk belajar dari keadaan ini. Maka kita akan membikin peraturan organisasi yang akan mengatur lebih rinci kalau terjadi sebagaimana yang dialami oleh MUI, di mana ketua umumnya dicalonkan sebagai wakil presiden," ucapnya.
Jaminan akan netral juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI Yunahar Ilyas. Dia mengatakan MUI tidak boleh diseret dalam politik praktis.
"MUI sebagai lembaga tetap netral, tidak boleh terseret politik praktis. Kalau beliau (KH Ma'ruf Amin) tidak nonaktif, menjadi tugas pengurus lain menjaga netralitas MUI," kata Yunahar lewat pesan singkat, Rabu (19/9).
PAN sebelumnya meminta bakal calon wakil presiden KH Ma'ruf Amin melepas jabatannya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). PAN khawatir MUI akan terseret dalam politik praktis karena Ma'ruf masih menjabat ketua.
"Kita minta atau kita sarankan ke Pak Kiai Ma'ruf Amin untuk melepaskan, supaya MUI tidak terseret-seret kepada politik praktis tadi dan MUI tidak tersandera," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di rumah Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (19/9).[dtk]