GELORA.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat pernyataan atas pelarangan deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah tempat. Menurut dia, meski Indonesia negara demokrasi, namun tetap ada batasan dalam berekspresi.
"Pak @jokowi, Anda hanya bisa membenarkan pengadangan atau persekusi aktivis gerakan #2019GantiPresiden atas nama otoritarianisme -- bukan demokrasi," ujar Wakil Sekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik dalam twit-nya @RachlanNashidik, Minggu (2/9).
Rachland juga berkenang dengan masa lalunya di mana dirinya tumbuh di masa ototarian di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Hal itu tumbuh di masa depan di kala Presiden Jokowi menjabat saat ini.
"Dulu, saya tumbuh dalam politik otoritarian yang mengajarkan 'demokrasi ada batasnya' dan kebebasan demokratik bisa 'digebuk'. Presidennya Soeharto. Saya tak pernah kira anak-anak saya harus tumbuh dalam keadaan serupa, saat ini, saat @jokowi berkuasa. Sejarah sedang berulang?" tambahnya.
Di sejumlah daerah terjadi penolakan terhadap deklarasi #2019GantiPresiden. Di Pekanbaru, Riau, sejumlah massa menolak kedatangan aktivis gerakan ini, Neno Warisman, pada Sabtu, 25 Agustus 2018. Kepala Kepolisian Daerah Riau Brigjen Pol Widodo Eko Prihastopo bahkan meminta deklarasi tersebut dibatalkan.
Sementara itu, massa aksi #2019GantiPresiden sempat terlibat bentrokan dengan pihak yang kontra di Surabaya, Jawa Timur, berselang sehari setelah insiden penolakan Neno Warisman di Pekanbaru. [rmol]