GELORA.CO - Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Pekanbaru menggelar aksi demonstrasi di depan DPRD Riau, Senin (24/9). Selain berorasi, dalam aksinya mereka juga membawa orang-orangan sawah yang ditempeli dengan foto Presiden Joko Widodo.
Aksi ini mereka gelar dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional ke-58 yang jatuh hari ini. Awalnya, massa menggelar long march dengan menampilkan drama teatrikal. Kemudian mereka melakukan aksi bakar ban dan memblokir Jalan Jenderal Sudirman.
Presiden Mahasiswa BEM Universitas Riau (UNRI) Kabinet Harmoni Perubahan Randi Andiyana mengatakan, pemerintah telah melakukan peningkatan jumlah impor beras hingga mencapai 856.519 ton. Selain itu produk pertanian lokal yang menjadi primadona di Provinsi Riau.
Aksi ini mereka gelar dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional ke-58 yang jatuh hari ini. |
"Oleh karena itu, ribuan mahasiswa Riau meminta pemerintah untuk menuntaskan target program Perhutanan Sosial seluas 4,38 juta hektare dan Tanah Objek Reforma Agraria seluas 9 juta hektare," ujarnya.
Selain hal di atas, mereka juga menuntut pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria di Riau. Dalam orasinya, mereka menuntut Presiden Jokowi untuk menerbitkan peraturan presiden terhadap redistribusi reforma agraria di Provinsi Riau.
"Kami juga menuntut pemerintah untuk membuat sentra-sentra produksi lokal atas pangan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan di Indonesia dan menuntut pemerintah dalam menstabilkan nilai perekonomian nasional," jelasnya.
Lebih lanjut, mereka juga mengecam segala tindakan pengebirian demokrasi, ancaman-ancaman premanisme, regulasi yang mengkoptasi kegiatan mahasiswa di dalam kampus ataupun di luar kampus yang menyebabkan ruang-ruang aspirasi dan pergerakan di belenggu.
"Terakhir kami mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian serta Kapolri untuk mencopot setiap polisi yang bertindak represif. Terakhir meminta Kapolri serta Presiden Republik Indonesia meminta maaf secara terbuka kepada mahasiswa se-Indonesia terhadap tindakan represif di Medan pada Kamis, 20 September 2018 kemarin," pungkasnya. [jpc]