GELORA.CO - Deklarator aksi 2019GantiPresiden melaporkan penolakan deklarasi di sejumlah daerah ke Komnas HAM. Mereka juga menganggap polisi menjadi bagian dari pembubaran deklarasi.
"Tagar 2019GantiPresiden mendatangi Komnas HAM dalam rangka untuk mengadukan banyak kasus yang melibatkan oknum aparat kita ada oknum polisi, oknum DPRD, oknum bin," ujar juru bicara gerakan tagar 2019GantiPresiden, Mustofa Nahrawardaya, saat melaporkan ke Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/9/2018).
Mustofa, Neno Warisman, dan rombongan dari tagar 2019GantiPresiden ditemui langsung Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. Mustofa menjelaskan pencekalan tagar 2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau, sampai di Tangerang Selatan.
Menurut Mustofa, saat acara tagar 2019GantiPresiden di Pekanbaru polisi mengacungkan senjata kepada Neno Warisman yang berada di dalam mobil. Hal itu dilakukan agar Neno kembali ke Jakarta sehingga batal hadir di deklarasi tagar 2019GantiPresiden.
"Jadi aparat dengan para preman mengancam peserta itu terbuka bahkan di samping mobil Mba Neno berani mengatakan lebih baik hilang satu nyawa daripada terjadi huru hara di kota kami," ujar Mustofa.
Selain itu, Mustofa menyebut beberapa oknum polisi yang terlibat dalam pembubaran deklarasi tagar 2019GantiPresiden, seperti Kapolsek Bubutan AKP Haryanto, Wakasat Intel Polres Pekanbaru AKP Sumirat, Kasat Intelkam Polres Metro Bekasi AKBP Yuli Haryudo, dan Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Alexander Yurikho.
"Keterlibatan sangat kami sayangkan, tentu saja aparat kita tidak boleh beri contoh yang sepeti ini. Padahal, kita tidak melakukan pelanggaran apapun. Kita sudah memberi tahu (acara), tapi di setiap deklarasi mereka selalu ada. Oknum ini, pakaian preman atau dinas," kata Mustofa.
Sementara itu, Neno Warisman mengaku sering mendapat intimidasi dari oknum aparat keamanan. Aktivitas dakwahnya menjadi terganggu.
"Saya ke mana saja bertemu dengan laras panjang, ke dekat rumah saya, pengajian ada aparat turun," kata Neno.
Tagar 2019GantiPresiden memberikan beberapa bukti kepada Komnas HAM berupa video dan foto-foto pembubaran paksa. Komnas HAM akan menindaklanjuti laporan tersebut.
"Sesuai mekanisme di Komnas HAM, seluruh pengaduan yg masuk akan diproses, akan pelajari data-data termasuk data pendukung yang sudah dilampirkan, kami akan putuskan langkah selanjutnya," ujar Ahmad.
Selain itu, Ahmad menyebut Komnas HAM fokus terhadap isu Pemilu 2019. Tim khusus akan diresmikan untuk memantau Pemilu 2019.
"Salah satu kemungkinan adalah bentuk pemantau karena memang dalam program Komnas HAM di Pemilu 2019, kami sudah punya tim pemantau Pilpres dan Pileg, walaupun belum diresmikan," katanya. [dtk]