GELORA.CO - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak ankgat bicara soal kondisi perekonomian Indonesia.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui akun Twitter-nya, @Dahnilanzar, yang diunggah pada Kamis (6/9/2018).
Awalnya, Dahnil menyinggung soal fundamental ekonomi Indonesia yang lemah dan rezim impor.
Hal ini dikatakannya untuk menanggapi kebijakan pemerintah yang membatasi impor dan ekspor dalam menghadapi gejolak rupiah.
Dahnil mengungkapkan pemerintah tidak bisa memaksa pengusaha mengurangi impor karena demand (permintaan konsumen) terhadap produk tinggi.
Berikut cuitan lengkap Dahnil Anzar terkait perekonomian Indonesia:
"Fundamental ekonomi kita justru lemah, bila sangat elastis dengan pengaruh eksternal.
Rezim Impor telah berlangsung dari masa ke masa, tak pernah berubah, yg berubah hanya kampanye terkait dengan akan mengakhiri rezim impor.
Karena kebijakan ekonomi kita rabun jauh sejak awal
Pengusaha tidak bisa dipaksa mengurangi impor karena memang demand terhadap produk impor tinggi. Pun pengusaha tdk bisa dipaksa ekspor besar2an bila insentif terkait itu tdk ada.
Jadi ngomongin fundamental ekonomi sebenarnya paham tdk yg dimaksud dengan fundamental ekonomi?
Paling sederhana fundamental ekonomi itu bicara tentang efisiensi dan efektifitas dlm keseimbangan pasar, lebih sederhananya kondisi supply dan demand. Elastisitas supply-demand
Melarang rakyat komentari tentang kondisi ekonomi saat ini spy tdk semakin ricuh itu keterlaluan, pertanyaannya yg memimpin paham tidak kondisi ekonominya, jangan sampai gara2 penjelasan Presiden yg terkesan kabur, justru reaksi pasar makin negatif.
Oleh sebab itu, saran saya. penting tim ekonomi mempersiapkan dg baik "teks pidato" penjelasan Presiden yg lengkap terkait kondisi ekonomi khususnya terkait kondisi rupiah saat ini,langkah strategis untuk menghadapinya. Jangan sampai Presiden door stop oleh pewarta dan aduuuuh
Membangun rezim eksport dan merobohkan rezim impor dalam kebijakan ekonomi kan bukan pekerjaan satu tahun, hrs dimulai dari periode awal. Penting teks kampanye tentang kurangi impor yg dulu dibaca kemudian dilaksanakan sejak tahun awal, bkn kemudian membiarkan rente impor ugal2an
Tidak mudah memang stop rezim impor, krn telah berlangsung dlm waktu yg panjang, maka harus dimulai harusnya sejak teks stop impor itu dibacakan ketika kampanye dulu, bukan justru membiarkan ugal2an dilakukan menteri yg tuannya ketum Parpol, bkn Pak Presiden," tulis Dahnil Anzar.
Diberitakan sebelumnya, merespon kondisi perekonomian Indonesia, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto memfinalisasi kebijakan pembatasan impor terhadap ratusan produk atau bahan baku.
Pemerintah juga mengeluarkan instrumen tambahan yakni menaikkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil mewah.
Kenaikan PPnBM ini mencapai 10 persen hingga 125 persen, dari sebelumnya 2,5 persen hingga 7,5 persen.
Seperti dikutip TribunWow.com dari Kontan.co.id, Rabu (5/9/2018), tarif pajak Barang Mewah (BM) naik dari yang sebelumnya berada di range 10 hingga 50 persen, kini disamakan menjadi 50 persen sesuai dengan PPh pasal 22.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sebagai satu di antara beberapa komponen pertumbuhan, ekspor diperkirakan akan terpengaruh dari sentimen eksternal.
Sentimen eksternal ini yakni perkiraan pertumbuhan volume perdagangan dunia yang tumbuh tidak setinggi tahun sebelumnya sehingga menjadi tantangan dalam kinerja ekspor.
“Ekspor kita cukup tinggi namun impor kita juga tinggi. Tahun depan relatif lebih lemah karena ada risiko ini,” katanya di kawasan GBK, Senayan, Kamis (16/8/2018).
Untuk itu, pertumbuhan ekspor tahun 2019 ditargetkan sebesar 6,6%.
Hingga semester I-2018, ekspor hanya tumbuh sebesar 6,9%.
Di sisi impor, yang menjadi tantangan pada tahun depan adalah kebutuhan konsumsi dan investasi dalam negeri yang tumbuh tinggi sehingga diperkirakan akan mendorong impor.
Impor pada tahun 2019 diproyeksi tumbuh sebesar 7,4%.
Hingga semester I-2018, pertumbuhan impor tercatat sebesar 13,9%.
“Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia lebih tinggi,” ujarnya.
Selain itu Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) juga telah meminta kepada kementerian, swasta, terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar pemakaian local content ini betul-betul diperhatikan, diwartakan TribunWow.com dari situs resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id, Rabu (5/9/2018).
Jokowi mengungkapkan kalau semuanya bisa menggunakan komponen dalam negeri, Jokowi meyakini, akan ada penghematan 2-3 miliar dolar Amerika Serikat (AS).[tribun]