GELORA.CO - Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengaku telah dicekal untuk berpergian ke Malaysia dan Jakarta. HRS yang kini tinggal di Mekkah ini direncakan akan pulang ke Indonesia.
Berdasarkan sumber INILAHCOM, HRS telah membatalkan tiket yang sudah dibookingnya dengan rute Jeddah - Kuala Lumpur - Jakarta yakni pada tanggal 8 Juli, 12 Juli dan 19 Juli 2018.
Usai membatalkan tiket pesawatnya, HRS disebut telah didatangi oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan kepolisian wilayah Ka'kiyah - Mekkah, Arab Saudi pada 14 Juli 2018.
"Ada dua orang yang mendatangi kediaman HRS di Mekkah. Mereka mengaku dari kepolisian setempat," kata seorang sumber INILAHCOM, Rabu (26/9/2018).
Kedua polisi wilayah setempat itu menanyakan kepada HRS soal identitas diri. HRS meradang dan menunjukan bukti foto dan identitas aslinya atau pasport yang dipegangnya bahwa selama di Arab Saudi. Sebab, kedua polisi wilayah setempat mengaku mendapat identitas lain yang dipunyai HRS dari seseorang yang melapor.
"HRS membantah keras, sambil membuktikan dengan menunjukkan paspor dengan foto yang terang dan jelas. Akhirnya mereka mengaku bahwa itu "Iqomah Palsu", sehingga perlu minta keterangan HRS," tutur seorang sumber.
Atas pemalsuan identitas diri atau iqomah itu, HRS meminta kepada kedua aparat kepolisian wilayah setempat untuk mempertemukannya dengan orang yang melaporkannya perihal identitas diri atau iqomah palsu itu. HRS merasa telah difitnah karena disebut membawa identitas palsu atau iqomah.
"Pertama pelapor membuat Iqomah Palsu dan Kedua membuat Laporan Fitnah," kata seorang sumber lagi.
Namun permintaan HRS tak digubris oleh kedua polisi setempat. Kedua polisi itu justru kabur secara mendadak dari kediaman HRS dan hingga saat tak pernah muncul lagi.
Menurut seorang sumber mengatakan bahwa HRS menyebut insiden kedua polisi Jeddah yang meminta klarifikasi perihal identitasnya adalah dagelan belaka. HRS berharap pemerintah Indonesia untuk bergerak mengusut siapa yang memfitnahnya karena ia merasa sebagai WNI yang memiliki identitas asli selama berada di Arab Saudi.
"DPR RI harus fokus serius memanggil Presiden RI dan seluruh pejabat tinggi terkait utk memberi penjelasan tentang perlindungan WNI di luar negeri," tutupnya. [inc]