GELORA.CO - Sembilan pasangan kepala daerah di sembilan provinsi, Rabu (5/9/2018) dilantik Presiden Jokowi. Menariknya, sejumlah kepala daerah baru itu, pagi-pagi telah berikrar mendukung bahkan siap menjadi tim sukses kandidat petahana Jokowi. Hari pertama kerja, justru ditunjukkan dengan urusan politik praktis. Ini kontras dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sejumlah kepala daerah yang baru dilantik Presiden Jokowi tanpa tedeng aling-aling siap mendukung Jokowi untuk maju kedua kalinya. Tidak hanya dukungan, kesediaan menjadi tim sukses pun muncul dari kepala daerah yang baru beberapa saat dilantik Presiden sebagai gubernur dan wakil gubernur itu.
Seperti yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang memastikan dirinya bakal mendukung Jokowi untuk dua periode. Bahkan jika peraturan perundang-undangan membolehkan kepala daerah menjadi tim suskes, ia akan masuk menjadi tim sukses pemenangan. "Saya dukung Pak Jokowi," ujar Ridwan Kamil di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/9/2018).
Setali tiga uang Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan pihaknya juga bakal mendukung Jokowi dua periode. Ia beralasan dari semua presiden yang ada, hanya Jokowi yang mampu menyelesaikan persoalan di Papua. "Yang terbaik Pak Jokowi, semua persoalan di Papua dia memahami," ujar Ketau DPD Partai Demokrat Papua ini.
Selain itu, Khofifah Indar Parawansa sejak terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur dalam Pilkada 28 Juni 2018 lalu, memastikan dirinya mendukung Jokowi untuk maju dua periode.
Dukungan sejumlah gubernur baru kepada Jokowi untuk dua periode merupakan hal yang lumrah saja. Hanya saja, pernyataan dukungan yang demonstratif di publik dan tak butuh waktu lama usai pelantikan menjadi hal yang tak lazim dan kurang elok dilakukan.
Posisi gubernur atau kepala daerah sejatinya merupakan representasi masyarakat daerah tanpa membedakan pilihan politiknya. Karena faktanya, masyarakat di daerah juga memiliki pilihan politik yang berbeda-beda. Pernyataan dukungan politik di momentum pelantikan sebagai kepala daerah merupakan momentum yang kurang tepat dilakukan.
Pasca-pilkada yang sarat kompetisi antarkandidat termasuk juga terjadi di tengah masyarakat, pernyataan politis kepala daerah terpilih justru berpotensi kembali membelah masyarakat di daerahnya. Semestinya, gubernur atau kepala daerah memiliki sensitivitas dalam penyampaikan pernyataannya ke publik. Alih-alih mengkonkretkan dan mempertegas janji kampanye, gubernur baru justru mengumbar pernyataan politis yang tidak tepat momentumnya.
Keterbelahan masyarakat dalam Pilkada beberapa bulan lalu mestinya tidak kembali dikoyak dengan pernyataan politis yang mengingkari keragaman pilihan politik di tengah-tengah masyarakat daerahnya. Pernyataan dukungan yang demonstratif bahkan kesiapan menjadi tim sukses sama sekali tak menunjukkan sosok negarawan seorang kepala daerah yang semestinya menjadi pengayom seluruh warga.
Situasi tersebut sungguh bertolak belakang dengan komitmen Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang secara terang memiliki afiliasi politik ke Prabowo-Sandiaga, namun secara terbuka Anies memastikan dirinya tidak akan menjadi juru kampanye pasangan Prabowo-Sandi. "Dari awal sudah jelas, Anies konsentrasi di Jakarta," sebut Anies akhir bulan lalu.
Sikap demikian, kata Anies merupakan komitmen Prabowo Subianto agar dirinya tetap fokus mengurus Jakarta. Prabowo Subianto merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, yang merupakan pendukung utama pasangan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta pada Februari 2017 lalu. Sikap Anies ini bertolak belakang dengan sikap gubernur baru itu. [inc]