GELORA.CO - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menanggapi santai perihal kabar PBNU yang mengancam akan meninggalkan koalisi Jokowi jika Mahfud MD yang dipilih sebagai Cawapres Jokowi.
Hasto menyebut, semua aspirasi yang muncul jelang pendaftaran pasangan Capres-Cawapres sebagai hal yang wajar dalam dinamika politik.
Namun, Hasto mengaku tak mau ikut campur saat disinggung terkait nama Mahfud MD yang disebut pengurus PBNU bukan mewakili NU jika dipilih Cawapres oleh Jokowi.
"Ya, kami mana yang berasal dari PBNU, mana tidak, mana yang diendors, itu kami tidak campur tangan, kami mendengarkan aspirasi itu," kata Hasto di kediaman Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (8/8/2018).
Sebaliknya, Hasto menegaskan nama cawapres yang dipilih Presiden Jokowi pasti sudah mempertimbangkan segala masukan dari partai politik (parpol) koalisi.
Namun ia belum mau mengungkap nama Cawapres tersebut, termasuk apakah sosok itu adalah Mahfud MD.
Pada prinsipnya, kata Hasto, ia menghormati hak politik Jokowi untuk memilih siapapun cawapres yang akan dipinang.
Menurutnya, Jokowi hanya ingin mendapat yang terbaik dan bisa saling melengkapi.
"Yang pasti (dia) harus bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian memperkuat upaya-upaya pemenangan itu, kesesuaian dalam menjalankan agenda pemerintahan ke depan," ungkapnya.
Dia juga menegaskan, hingga kini komunikasi antara PDI-P dan PBNU berjalan dengan baik.
Menurut Hasto, tidak ada masalah dalam hubungan yang dibangun PBNU dengan PDI-P.
"Kami terus berkomunikasi dengan baik, hubungan kami secara institusi, secara lembaga, secara personal juga sangat baik, antara Bu Mega dengan (Rais Aam PBNU) KH Ma'ruf, dengan (Ketum PBNU) Said Aqil, berjalan dengan baik," katanya.
Sebelumnya, Ketua PBNU Robikin Emhas menyebut cawapres Jokowi mesti dari kalangan NU. Bila tidak, bukan tidak mungkin NU merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk suksesi kepemimpinan Jokowi pada periode kedua.
"Pada pokoknya pesannya satu, kalau cawapres nanti bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral, jadi itu pesannya," tandas Robikin di Gedung PBNU. [tsc]