GELORA.CO - Ombudsman RI akan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu untuk mencoret nama-nama menteri maupun kepala daerah yang masuk dalam tim kampanye nasional (TKN). Sebab, masuknya para pejabat negara sebagai timses itu berpotensi maladministrasi.
"Kami akan minta KPU-Bawaslu dicoret," ujar komisioner Ombudsman Laode Ida saat jumpa pers di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (30/8/2018).
Laode juga tak sepakat dengan KPU yang memperbolehkan para pejabat negara masuk struktur timses asal tak berkampanye. Sebab, menurutnya, jika sudah masuk dalam timses pasti akan diberi tugas untuk berkampanye.
"Jadi KPU jangan bermain-main, kami ingatkan sekali lagi. Jangan bermain-main, utamakan etika bernegara," katanya.
"Kalau sudah terlalu parah kita repot memperbaikinya. Mumpung masih sekarang, pertegas bahwa ada dua mandat satu penyelenggara negara, satu tim kampanye. Ini akan berbenturan," imbuh Laode.
Ombudsman akan memanggil KPU jika nama para menteri yang masuk dalam struktur TKN tidak dicoret.
"Akan lebih elegan kalau KPU mengingatkan mereka untuk tidak memasukkan nama menteri. Kalau itu terjadi, Ombudsman akan memanggil KPU. Jelas karena KPU yang memiliki otoritas untuk itu," tuturnya.
"Dan juga memanggil pihak-pihak yang terkait itu untuk dimintai pertagungjawabannya," imbuh Laode.
Kendati demikian, La Ode berharap, Presiden Joko Widodo akan meminta para menterinya dan pejabat setingkat menteri yang masuk dalam timses untuk mundur. Atau para pejabat negara tersebut cuti atau mundur sebelum pihaknya menetapkan adanya maladministrasi terkait hal itu.
"Mulai hari ini Ombudsman akan memantau perkembangan. Kami akan sangat serius aspek imperialitas penyelenggara negara khususnya pelayanan publik," kata Laode.
Untuk diketahui ada empat menteri atau pejabat setara menteri dari Kabinet Kerja masuk dalam Timses Jokowi-Ma'ruf Amin. Kelimanya menempati posisi berbeda di Timses Jokowi-Ma'ruf Amin.
Dilihat detikcom dari daftar nama Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Senin (20/8), semua posisi di TKN itu sudah terisi kecuali nama Ketua TKN.
Para menteri dan pejabat setingkat menteri yang masuk dalam Timses adalah:
1. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai Dewan Penasihat
2. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebagai Dewan Pengarah
3. Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebagai Dewan Pengarah
4. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Wakil Ketua.
Tak hanya menteri, sejumlah kepala daerah juga telah secara terbuka memberikan dukungannya kepada Jokowi-Ma'ruf. Di antaranya, Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah, Gubernur NTB TGH Zainul Majdi Tuan Guru Bajang (TGB).
[dtk]