GELORA.CO - Kelompok pendukung Jokowi-Ma'ruf menilai hastag 2019 Ganti Presiden merupakan jiplakan dari Syria pada 2011 silam dan kini negara itu pun 'hancur'. Sejumlah politikus pendukung petahana itu khawatir Indonesia akan mengalami hal serupa dengan Syria.
Menanggapi itu, Akdemisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menilai pernyataan beberapa pihak yang menyebut jika gerakan ini disamakan dengan kondisi negara Syria, sangat tidak tepat. Apalagi aksi ini disebut sebagai upaya mengganti dasar negara.
"Enggak usah ditanggepi. Tidak upaya untuk mengganti dasar negara. Terus berusaha menjadikan Syria sebagai model, itu otak dungu yang bikin kalkulasi itu," tegas Rocky di Menteng, Rabu (29/8).
Rocky menilai, seharusnya gerakan semacam ini tidak perlu dipermasalahkan oleh siapapun, apalagi hingga terjadi persekusi. Menurutnya perbedaan adalah sesuatu yang normal dalam berdemokrasi.
"Iya biarkan aja perdebatan itu. Kan demokrasi besar dari perbedaan," paparanya.
Justru, kata Rocky, jika pemerintah dan apartanya masih terus ngotot melarang gerakan #2019GantiPresiden maka bisa dipastikan aksi itu semakin meluas dan membesar.
"Gini yah di dalam teori mutakhir tentang public relation itu, sesuatu yang tidak ada, itu bisa jadi ada setelah dilarang. Jadi hastag itu akan makin ada, setelah negara membuat larangan," ujar Rocky.
Sementara itu Rocky pun tidak setuju jika #2019GantiPresiden termasuk gerakan makar. Sebab itu tidak mencederai politik nasional. Unsur-unsur untuk melakukan makar pun dianggap tidak terpenuhi oleh gerakan ini.
"Isitilah makar itu ngaco sebetulnya dan sudah salah. Kalau orang baru pasang hastag di Riau, apa urusannya dengan situasi politik di Monas di depan Istana?" kata Rocky.
"Kalau saya bilang ingin ganti Presiden jam 12 siang nanti, mungkin itu makar, itupun kalau bisa dibuktikan pada jam 11 pagi ini, dan itu saya sudah memgerahkan pasukan untuk kepung istana, baru itu namanya makar. Kalau cuma ngomong apa efeknya," tegasnya.
Mantan pengajar filsafat UI itu juga itu mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun pernah menyebut, jika hanya kaos tidak akan bisa mengganti seorang Presiden. Dengan demikian tidak perlu ada penolakan terhadap gerakan #2019GantiPresiden.
"Ya Jokowi sendiri bilang jangan takut hastag, kalau cuma kaos apalagi cuma hastag yang ditempel di kaos. Bodoh sendiri kan," paparnya.
Sebelumnya, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menilai tagar itu merupakan jiplakan dari Syria. Karena aksi serupa pernah dilakukan di Syria pada 2011 silam. Gerakan ganti presiden tersebut pun membawa petaka bagi negara tersebut.
"Oh iya itu (tagar impor), terjadi di Syria tahun 2011. Dan kenapa Syria kacau karena salah satu faktornya hastag itu dikapitalisasi kelompok yang ingin mendirikan khilafah. Sehingga terjadi seperti Syria hari ini," ujar Karding yang juga merupakan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (28/8). [jpc]