GELORA.CO - Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat diminta menjaga netralitasnya pada Pemilihan Presiden 2019. Bahkan, jajaran MUI diminta harus berani melepas simbol MUI jika menyatakan penolakan terhadap seruan tagar #2019GantiPresiden.
Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jabar, Abdul Hadi, menilai tak dipungkiri jika munculnya pernyataan sikap MUI Jabar karena figur Maruf Amin yang merupakan Ketua Umum MUI Pusat masuk bursa cawapres untuk Jokowi di Pilpres 2019.
"MUI itu kan institusi, Pak Maruf Amin itu person. Silakan kalau suka personal pakai jalur personal," ujar Abdul Hadi, Kamis 2 Agustus 2018.
Menurutnya, jika lembaga MUI kini mulai dijadikan alat untuk suksesi Pilpres 2019 oleh segelintir orang, harus dibenahi.
"Ketika itu institusi, harus diukur boleh dukung enggak. Ketika institusi ini yang seharusnya menempatkan sebagai pengayom agama, kemudian mengambil sebuah satu kutub, otomatis ada pandangan negatif ke institusinya, sayang," katanya.
Seperti diketahui, Maruf Amin masuk dalam kandidat cawapres Jokowi untuk Pilpres 2019. Enam ketua umum partai koalisi pendukung Jokowi menyatakan tak keberatan Maruf Amin menjadi cawapres. Mereka beranggapan Maruf layak jadi pendamping Jokowi lantaran merupakan tokoh berlatar belakang Islam nonpartai.
Bahkan, tengah dibahas serius di koalisi parpol pendukung Jokowi. Maruf menjadi kandidat calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019.
Sekjen PDIP, Hasto Kristyanto, mengaku Maruf Amin telah dibahas oleh Joko Widodo bersama Ketua Umum partai koalisi saat bertemu di Istana Bogor beberapa waktu lalu.
"Ya nama itulah yang dibahas oleh ketua umum partai, lebih tepatnya profiling dari semua calon itu," katanya.[viva]