GELORA.CO - Ketua KPK Agus Rahardjo kembali menyinggung janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal perizinan elektronik ketika kampanye Pilpres 2014.
"Untuk keuangan negara, saya sangat mengharapkan sistem e-planning dan e-budgeting bisa diterapkan secara nasional. Karena itu janji Pak Jokowi waktu kampanye untuk meraih kursi presiden pertama," kata Agus dalam jumpa pers Timnas Pencegahan Korupsi di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).
Agus mengatakan butuh kajian soal perlu-tidaknya Badan Anggaran (Banggar) di DPR jika e-planning dan e-budgeting diterapkan. Agus melontarkan ide agar pembahasan anggaran dilakukan langsung antara kementerian dan komisi sebagai mitranya.
"Pak Tjahjo sangat pengalaman di DPR. Banggar itu perlu apa nggak. Perlu kita lihat. Apa tidak bisa misalkan ya langsung kementerian bertemu komisi. Yang namanya e-planning dan e-budgeting itu pembicaraan kementerian dan DPR itu transparan rakyat bisa membaca. Misalkan. Ini kan ide," ujarnya.
Agus sebelumnya sudah sempat menyinggung soal janji kampanye Jokowi mengenai e-budgeting dan e-planning. Hal itu disampaikan Agus setelah ada operasi tangkap tangan terkait usulan dana perimbangan daerah.
"Mudah-mudahan sistem dibangun cepat, dulu Presiden Jokowi pas kampanye inginkan itu, e-perizinan. Kami sadar sekali itu nggak serta-merta hilang korupsi, ada perizinan online, ngeklik supaya izin keluar harus orang ngadep dulu, itu masih ada," kata Agus di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (5/5) lalu.
Agus menekankan perbaikan sistem yang paling baik adalah mengedepankan transparansi. Rakyat harus tahu bagaimana proses penyusunan anggaran.
"Jadi kalau jauh-jauh hari misalkan proses itu begini, pertama kalau nyusun anggaran awal ada pagu ajudikatif, nanti ada pembicaraan tripartit antara Kemenkeu, Bappenas, dengan KL terkait. Nah itu mestinya semua proses itu jangan rakyat kemudian tidak tahu," ujarnya. [dtk]