GELORA.CO - Partai Gerindra angkat bicara menanggapi sikap Yusril Ihza Mahendra dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang memilih netral dan tidak memberikan dukungan kepada pihak manapun di Pilpres 2019.
Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari laman Twitter @Gerindra yang diunggah pada Selasa (14/8/2018).
Awalnya, netizen dengan akun @GaUsahMunafik menyebut jika PKS, PAN, dan Gerindra tidak membantu PBB saat dalam kesulitan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
@GaUsahMunafik: Bang @Yusrilihza_Mhd mari bersama tenggelamkan @Gerindra @PKSejahtera & @Official_PAN ketiga Partai ini juga telah mempermainkan @PDemokrat , saat PBB kesulitan di @KPU_ID yg menolong PBB itu Partai Pro @jokowi bukan @Gerindra @PKSejahtera & @Official_PAN.
Menanggapi hal tersebut, Gerindra meminta agar akun yang bersangkutan tidak memprovokasi.
Gerindra menyebutkan jika pihaknya ingin PBB terlibat dalam koalisi yang mengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Lebih lanjut, Gerindra mengatakan jika Prabowo dan partai koalisi seperti PAN, dan PKS juga tidak pernah meninggalkan Yusril dan PBB.
Gerindra mengungkapkan apabila saat itu kondisi sedang diburu waktu tenggat akhir pendaftaran.
@Gerindra: Jangan memprovokasi. Partai Gerindra ingin PBB ikut terlibat dalam koalisi yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.
@Gerindra: Pak @prabowo dan Partai @Gerindra beserta @PKSejahtera @Official_PAN tidak pernah melupakan Pak @Yusrilihza_Mhd dan PBB.
Tapi kita juga harus memahami saat itu kondisinya sedang diburu waktu tenggat akhir pendaftaran.
Sementara itu, sebelumnya melalui laman Instagram @yusrilihzamhd yang diunggah pada Senin (13/8/2018), Yusril dikatakan bahwa dia menyebut pihaknya tidak pernah diajak bicara oleh partai koalisi mengenai pencapresan.
"KOALISI KEUMATAN ITU HANYA FATAMORGANA !? Oleh: Yusril Ihza Mahendra . KOALISI keumatan itu hanya fatamorgana yang tidak pernah ada di alam nyata. Partai Bulan Bintang (PBB) tidak pernah terlibat di sana, bahkan kita komplain nama kita dibawa-bawa tanpa pernah diajak bicara.
Berkali-kali Sekjen dan fungsionaris DPP PBB menghubungi Gerindra dan PAN mengenai koalisi yang digagas Habib Rizik itu, tetapi tidak ada respons samasekali.
Kita sudah sering bantu Gerindra, tetapi ketika partai kita terpuruk dikerjain KPU, apakah ada sekedar salam menunjukkan simpati kepada kita ??. Baik Gerindra, maupun PKS, PAN yang disebut Koalisi Keumatan itu tidak pernah ada.
Simpati malah datang dari partai sekuler ketika 21 Dapil kita (21 Dapil PBB) diganjal di KPU. Sekjen dan Ketum-nya menawarkan diri menjadi saksi di Bawaslu untuk mengatakan bahwa mengapa KPU tidak adil kepada PBB, sementara partai mereka juga terlambat menyerahkan data caleg.
Kesan saya, bagi Gerindra, PKS dan PAN, PBB ini lebih baik masuk liang lahat daripada tetap ada. Begitu juga ketika keluar Keputusan Ijtimak Ulama yang jauh menyimpang dari Rekomendasi sebelumnya, mana ada protes dari DPW ?
Apalagi Ketua Umum Gerindra secara terbuka menfitnah saya dengan mengatakan bahwa beliau memang mengaku terus terang tidak pernah berbicara dengan Ketua Umum PBB karena “tiap kali dihubungi beliau selalu berada di luar negeri”. Mana ada aktivis PBB yang membela Ketua Umumnya yang diperlakukan seperti itu?
Di kalangan ulama peserta ijtimak di Hotel Peninsula, sikap Prabowo yang tidak memilih UAS atau USA juga masalah. Sekarang, siapa yang tidak taat kepada ulama? Konon sekarang akan diadakan Ijtimak Ulama Tahap II untuk memutuskan apakah akan membenarkan atau menolak keputusan Prabowo yang memilih Sandiaga Uno, seorang pedagang, bukannya ulama, sementara Jokowi malah memilih ulama yang juga Ketua MUI dan sekaligus Rois Am PB NU, walau Jokowi tidak pernah mendapat amanat demikian dari para ulama yang berijtimak," tulis @yusrilihzamhd.
Diberitakan kompas.com, PBB sebagai salah satu partai peserta pemilu tidak mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Baik Jokowi maupun Prabowo tidak pernah mengajak PBB untuk mendukung mereka. Kalau mereka sendiri tidak pernah mengajak kita untuk mendukung mereka, untuk apa kita capek-capek mendukung salah satu dari mereka," kata Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/8/2018).
Yusril menilai wajar apabila Prabowo dan Jokowi tidak mengajak partainya berkoalisi.
Sebab, PBB saat ini tidak memiliki kursi di DPR sebagai syarat untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Untuk Pemilu 2019 pun, menurut hitungan lembaga-lembaga survei PBB diduga takkan lolos Parlementary Threshold 4 persen. Karena itu, kedua pasangan Capres/Cawapres tidak memperhitungkan kita," kata Yusril.
"Kalau orang lain menganggap kita tidak penting, janganlah kita GR merasa diri kita penting. Kita tidak perlu menjadi seperti orang menderita sakit jiwa merasa diri kita penting dan besar, padahal kenyataannya kita tidak seperti itu," tambahnya. [tribun]