GELORA.CO - WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah menyesalkan sikap pemerintah pusat yang belum juga menyatakan bencana di Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebagai bencana nasional.
Permintaan Fahri Hamzah agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan gempa di Lombok sebagai #bencananasional justru direspon Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang meminta sumbangan kepada para gubernur se-Indonesia.
Fahri Hamzah mengatakan, surat Mendagri yang ditujukan kepada para gubernur itu diteken Senin (20/8/2018).
Menurut Fahri, surat Mendagri itu sekaligus mengindasikan bahwa keuangan pemerintah pusat saat ini sudah sangat tertekan.
"Langkah mendagri ini mengisaratkan bahwa keuangan pusat sudah cukup tertekan. Sehingga lagi2 hrs "meminta ke daerah"," tulis Fahri Hamzah di akun twitternya.
Surat Mendagri Tjahjo Kumolo yang meminta bantuan ke pemerintah daerah menunjukkan pemerintah ingin menyerah dan lempar handuk.
"Kalau pemerintah pusat mau lempar handuk, lebih baik terbuka dan jujur. Biar kita sekalian galang sumberdaya masyarakat saja. Negara Gak usah ikut. Kalau memang nggak sanggup," ujar Fahri Hamzah.
Fahri juga mencurigai pemerintah pusat ingin lepas tangan dalam kasus bencana yang terjadi di Lombok, NTB. Meski gempa hampir terjadii 1.000 kali, gempa di daerah ini masih berstatus bencana daerah.
"Bagi saya, ini nampaknya pemerintah pusat mau lepas tangan: karena surat itu blm tentu mendapat sambutan dr pemda lain krn kondisi keuangan pemda juga tdk merata bahkan tdk mampu," ujar Fahri Hamzah.
Simak beberapa twit Fahri Hamzah berikut ini.
@Fahrihamzah 6h6: Sedih mendengarnya karena tidak seperti seharusnya negara bersikap...ini soal nyawa dan hancurnya kehidupan warga negara....gempa hampir 1000x dan entah kapan akan berhenti...bisakah negara mengumumkan berhentinya gempa? konsumen parawisata tahu itu...
@Fahrihamzah 4h4: Ada yg kirim ke saya dua buah surat dari @Kemendagri_RI meminta agar pemda2 membantu #BencanaNTB . Secara teknis takkan mudah sebab itu memakai APBD-P. Surat diteken hari ini tgl 20 Agustus waktu Jakarta. Kasihan #DapilNTB .
@Fahrihamzah 4h4: Kalau benar, Intinya: kementerian dlm negeri menginstruksikan kpd pemda seluruh indonesia utk membantu keuangan pemda NTB yg di ambil dr sisa lebih (silpa) APBD setiap daerah. Catatan: tiap daerah memiliki silpa yg berbeda2. Sehingga jumlah nominal bantuan tdk optimal.
@Fahrihamzah 4h4: Bagi saya, ini nampaknya pemerintah pusat mau lepas tangan: karena surat itu blm tentu mendapat sambutan dr pemda lain krn kondisi keuangan pemda juga tdk merata bahkan tdk mampu. Selama ini pusat sudah terlalu membebani daerah dgn alokasi2 anggaran operasional.
@Fahrihamzah 4h4: Langkah mendagri ini mengisaratkan bahwa keuangan pusat sudah cukup tertekan. Sehingga lagi2 hrs "meminta ke daerah". Padahal anggaran daerah tidak leluasa karena alokasinya yang relatif kaku, baik DAU, DAK atau Dana Bagi Hasil. Inikah alasan sebenarnya?
@Fahrihamzah 4h4: Kalau pemerintah pusat mau lempar handuk, lebih baik terbuka dan jujur. Biar kita sekalian galang sumberdaya masyarakat saja. Negara Gak usah ikut. Kalau memang nggak sanggup. #BencanaNasionalForNTB
Inilah surat Mendagri kepada para gubernur. Di Indonesia ada 34 provinsi dan ini artinya ada 34 gubernur.
Setelah dikurang Provinsi NTB yang terkena bencana, berarti surat Mendagri untuk meminta bantuan dikirim kepada 33 gubernur.
Ada yg kirim ke saya dua buah surat dari @Kemendagri_RI meminta agar pemda2 membantu #BencanaNTB . Secara teknis takkan mudah sebab itu memakai APBD-P. Surat diteken hari ini tgl 20 Agustus waktu Jakarta. Kasihan #DapilNTB . pic.twitter.com/oWDUkEBpAA— #KopiRevolusi (@Fahrihamzah) 20 Agustus 2018
[tribun]