GELORA.CO - Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Desmon Junaidi Mahesa menanyakan, komitmen pemerintah Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus penggiat hak asasi manusia atau HAM, Munir Said Thalib yang hingga kini belum tuntas.
"Kalau belum tuntas berarti pemerintahnya enggak beres, Jokowi tidak komitmen terhadap kasus Munir. Sudah berjanji menyelesaikan, itu yang diharap istrinya Munir Suciwati," ujar Desmon di Kompleks DPR Jakarta, Kamis, 30 Agustus 2018.
Untuk itu, Desmon mendesak kepada pemerintah agar segera dapat menyelesaikan kasus aktivis HAM Munir ini dan mengungkap otak dari pembunuhan. Diutarakannya, seharusnya kasus Munir, yang telah diungkap oleh Komisi Informasi, diungkap kebenarannya, tapi pemerintah Jokowi melakukan gugatan untuk membatalkan itu, tidak membuka kasus tersebut.
"Akhirnya gelap lagi. Dengan gelap kayak gitu harapan apa bisa diungkap. Padahal beliau menjanjikan kasus ini diungkap kalau beliau jadi presiden waktu itu. Ini kan pembohongan publik membohongi keluarga Munir," katanya.
Sedangkan, Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur menuturkan, hingga kini tidak ada perkembangan kasus ini. Mulai sejak Munir meninggal di tahun 2014, 10 tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga hampir lima tahun Presiden Jokowi, tidak ada perkembangan.
Otak pelaku pembunuhan Munir, lanjut dia, tidak pernah disentuh oleh pemerintah. "Dan Jokowi turut menuliskan sejarah ini. Melanggengkan otak pelaku," kata Isnur.
Maka, lanjut dia, saat ini yang paling penting adalah ada itikad baik dari Presiden Jokowi. Meski di akhir periode pertamanya, Isnur menilai masih bisa bagi Jokowi mengungkap kasus Munir ini hingga ke otak pelakunya. Bukan sekadar pelaku lapangan seperti Pollycarpus.
"Oleh karena itu kami memohon, meminta ke Pak Jokowi di sisa akhir jabatannya untuk mengumumkan dokumen TPF (tim pencari fakta pembunuhan Munir), dan memburu pelaku-pelaku yang belum terungkap," katanya.
[viva]