GELORA.CO - PT Pertamina (Persero) mengakui memang ada tekanan keuangan di tubuh perusahaan. Tekanan tersebut diakui hanya sebagai tekanan jangka pendek.
"Tekanan jangka pendek ada tapi kita juga dibantu pemerintah," ujar Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman kepada CNBC Indonesia saat dihubungi Jumat (20/7/2018).
Lebih lanjut, ia mengatakan, dalam jangka panjang, keuangan perusahaan masih tercatat kuat, dengan proyek-proyek besar masih berjalan dan tidak ada masalah pendanaan.
Ia menjelaskan, terkait aksi share down perusahaan migas pelat merah tersebut, sebetulnya hal itu merupakan bagian strategi jangka panjang kemitraan yang sudah lama didiskusikan perusahaan. Kemitraan itu, lanjutnya, lumrah di berbagai sektor energi karena capital intensive dan risikonya tinggi.
"Sehingga, dengan kemitraan itu kami juga tetap bisa investasi untuk infrastruktur yang kritis untuk negara. Dalam berbagai kemitraan ini Pertamina tetap memegang kendali, dan untuk jangka pendek kami melakukan inisiatif efisiensi dan inovasi," tutur Arief.
Adapun, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar enggan berkomentar terkait kinerja keuangan perusahaan. Wakil Komisaris Utama Pertamina ini hanya mengatakan, "Share down itu diperbolehkan, di surat ESDM sudah ada," pungkas Archandra.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno pada akhir bulan lalu diketahui menandatangani surat yang menyetujui PT Pertamina (Persero) untuk menjual aset-asetnya ke swasta.
Berdasar dokumen yang didapat CNBC Indonesia dari jajaran petinggi BUMN Migas, Rini menandatangani surat yang bertajuk "Persetujuan Prinsip Aksi Korporasi untuk Mempertahankan Kondisi Keuangan PT Pertamina (Persero)" tertanggal 29 Juni 2018.
Menanggapi ini, Karyawan PT Pertamina (Persero) pun menggelar demonstrasi di depan Kantor Kementerian BUMN, Jumat (20/7/2018). Mereka menolak rencana Menteri BUMN Rini Soemarno yang menyetujui penjualan aset Pertamina.
Perwakilan Serikat Pekerja Pertamina dari Kawasan Timur, Adi Pramono dengan semangat berorasi agar Pertamina bisa tetap berdiri tegak tanpa menjual aset-aset yang dimilikinya. "Seharusnya negara mengakuisisi swasta, bukan sebaliknya. Ini negara diakuisi swasta, kami tolak," tegasnya. [cnbc]