GELORA.CO - MEMILUKAN! Jelang pendaftaran Caleg DPR RI, mencuat isu transfer caleg dari parpol satu ke parpol lainnya. Tidak tanggung-tanggung nilai transfernya mencapai Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar.
Adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang mengemukan pertama kali ke media. Kegerahan Zulkifli Hasan dipicu karena salah satu kadernya telah menjadi korban transfer politik.
Di depan awak media, Zulkifli Hasan menyebut nilai transfer Lucky Hakim mencapai Rp 5 miliar. Lucky Hakim mulanya adalah anggota DPR RI asal PAN. Namun untuk Pemilu 2019, Lucky Hakim memutuskan berpindah ke Partai Nasdem.
Selain Lucky Hakim, masih banyak lagi anggota DPR RI yang menyeberang ke Partai Nasdem. Kabarnya, kepindahan tersebut diiringi dengan guyuran uang miliaran rupiah sebagaimana yang dituturkan oleh Zulkifli Hasan dalam kasus kepindahan Lucky Hakim.
Partai Nasdem dan Lucky Hakim telah membantah pernyataan Zulkifli Hasan. Sekjen Nasdem menyatakan bahwa kepindahan sejumlah anggota DPR RI ke Partai Nasdem sama sekali tidak diiming-imingi duit.
Sekeras apa pun bantahan yang disampaikan, tidak akan mampu menghapus desas-desus yang terlanjur tersebar luas. Apalagi baik Nasdem maupun Lucky Hakim tidak menuntut Zulkifli Hasan. Padahal pernyataan Zulkifli Hasan merupakan tuduhan yang telak.
Jika dianalisis secara seksama, fenomena transfer yang dibarengi nominal hingga milyaran rupiah sebenarnya masuk akal juga. Ketentuan parliamentary threshold (PT) yang mencapai 4 persen, menuntut parpol level menengah untuk bekerja lebih keras agar tetap bisa masuk ke Senayan.
Sangat riskan bila usaha lolos dari PT 4 persen tersebut dimulai dari nol. Waktu yang mepet akan sulit mencetak kader hebat. Maka solusi tercepat adalah dengan membajak sosok yang sudah menjadi anggota DPR. Karena seorang anggota DPR dipastikan sudah memiliki basis dukungan yang kuat.
Membajak seorang anggota DPR untuk mau pindah ke parpol lain tentu akan berat jika tidak diiming-imingi sesuatu yang menggiurkan. Maka di sinilah desas-desus transfer miliaran rupiah mulai menemukan pembenarannya.
Bagi parpol yang berani membayar Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar tentu sudah memiliki perhitungan yang matang. Istilahnya, tidak ada pedagang yang ingin buntung, semuanya ingin menangguk untung berlipat.
Meskipun membajak anggota DPR membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun hasil yang akan diraih tentu akan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Keuntungan pertama, parpol tersebut akan lolos PT 4 persen. Dengan lolos ke Senayan, parpol tersebut akan memiliki bargaining yang kuat di mata kekuasaan.
Bargaining itulah yang akan digunakan untuk mengembalikan biaya transfer yang sudah dikeluarkan. Parpol tersebut bisa meminta jumlah menteri yang lebih banyak. Atau bisa juga meminta konsesi dengan nilai yang fantastis. [***]
Moh. Nizar Zahro
Ketua Umum Satuan Relawan Indonesia Raya [rmol]