GELORA.CO - Ajang Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama yang digelar untuk mencari pasangan calon presiden pesaing petahana Presiden Joko Widodo dikritisi.
Adalah Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa ulama merupakan representasi para nabi yang seharusnya tidak larut dalam politik praktis.
"Al ulama warassatul anbiya. Karena itu, ulama tidak boleh dibawa dalam politik praktis, ingat baik-baik," jelasnya dalam diskusi bertajuk 'Kenapa Harus Jokowi' di Kawasan Matraman, Jakarta, Sabtu (28/7).
Ngabalin menjelaskan, ulama sesungguhnya tempat bagi para pemimpin negara dan semua orang bertanya. Makanya, status ulama tidak boleh dibawa ke politik praktis. Jika itu terjadi maka bisa saja umat akan terpecah-belah.
"Al ijtima itu adalah mengumpulkan semua komponen umat, seluruh komponen organisasi untuk berbicara tentang masa depan bangsa dan negara. Jangan lupa bahwa ketika politik identitas itu muncul kemudian membicarakan tentang kepentingan politik praktis maka itu akan bisa mencabik-cabik seluruh kepentingan keumatan," paparnya.
Menurut Ngabalin yang juga ketua umum Badan Mubaligh Seluruh Indonesia, biarlah ulama berdiri di atas kepentingan umat. Sehingga hasil dari ijtima ulama memberikan manfaat bagi masa depan bangsa dengan mempersiapkan calon pemimpin yang amanah, jujur, tidak berkhianat, serta bukan malah memilih pemimpin yang pandai berbicara tapi tak bisa mengimplementasikan gagasan kepada kepentingan bangsa dan negara.
Dia pun mengingatkan kalau Indonesia terdiri dari beragam suku, etnis, dan agama. Karenanya, sebagai kelompok mayoritas, umat Islam harus mampu memberikan suasana yang teduh bukan malah sebaliknya.
"Orang Islam harus bisa memberikan suasana yang teduh suasana yang cinta damai terhadap semua kebersamaan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara lain dari itu tidak ada," tegas Ngabalin.[rmol]