GELORA.CO - Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean angkat bicara soal pernyataan Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi yang mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar berlangsung dua periode.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia tuliskan melalui akun Twitter, @LawanPoLitikJKW, yang diunggah pada Selasa (10/7/2018).
Politisi Demokrat itu menilai jika TGB harus diberikan sanksi, bukan karena pernyataan dukungannya kepada Jokowi melainkan sikapnya yang mendahului sikap resmi partai.
Ferdinand mengatakan jika pernyataan dukungan Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu kepada Jokowi bukanlah sebuah kesalahan.
Namun, yang membuat TGB terkena sanksi karena telah mendahului sikap resmi partai dengan deklarasi terbuka dukungannya.
Menurutnya, ada tata krama politik yang harus dipatuhi sebagai kader partai.
Berikut cuitan lengkap Ferdinand Hutahaean soal alasan sanksi kepada Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi:
1. Selamat pagi Twips, Sy hrs jelaskan berita yg terus dibesar2kan demi citra terkait #sanksiTGB
Ada yg menulis, Sanksi diberikan karena mendukung Jokowi, SALAH
2. Apa yang dilakukan oleh TGB dengan mendukung Jokowi 2 Periode, bukanlah sebuah kesalahan. Sikap itu banyak yg sama di internal Demokrat sebagaimana sikap yg menolak Jokowi 2 periode.
Demokrasi di internal Demokrat hidup dan berjalan baik.
#sanksiTGB
3. Jk dukungan TGB ke Jokowi tdk salah, lantas apa yg salah? Kenapa TGB akan diberikan sanksi?
Jawabannya adalah, krn TGB sebagai pejabat tinggi partai, telah mendahului sikap resmi partai dgn deklarasi terbuka dukungannya. Deklarasi = menyatakan sikap
#sanksiTGB
4. Dgn demikian, TGB akan diberikan sanksi bkn krn mendukung Jokowi, tapi karena off side, mendahului sikap resmi partai.
Terkait perbedaan dukungan di internal, sungguh itu biasa bg kami. Banyak yg berbeda termasuk saya. Tapi kali sll tdk boleh mendahuli partai.
#sanksiTGB
5. Ketika berkunjung ke daerah dan bertemu kader, selalu lakukan polling menyerap aspirasi.
3 pertanyaan selalu kami sampaikan. Apakah akan dukung Prabowo, dukung Jokowi atau Poros baru.
Jawabannya selalu ada yg duk Jokowi, ada yg duk Prabowo dan ada duk poros baru
#sanksiTGB
6. Jadi perbedaan pendapat itu sah bagi kami. Tidak salah, tidak dosa.
Tapi ketika bersikap resmi keluar mendahului sikap resmi partai, maka itu off side dan harus di semprit.
Ada tata krama politik yg hrs dipatuhi sbg kader partai.
#sanksiTGB
7. Dengan penjelasan ini, kami harap semua mengerti dan tidak perlu ada yg menempatkan TGB seolah di dzolimi. Tidak perlu ada kelompok yg membesar besarkan seolah TGB korban partai, tidak. TGB menuai kritik publik adlh krn sikapnya bkn krn Demokrat.
#sanksiTGB
8. Sekali lagi kami pertegas, TGB akan mendapat sanksi bukan karena mendukung Jokowi, tapi karena sikapnya mendahului sikap resmi partai.
Sebagai pejabat tinggi partai, mestinya TGB mengerti akan ini.
Demikian, terimakasih
#sanksiTGB
Seperti diberitakan Kompas.com, Anggota Majelis Tinggi DPP Demokrat Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) masih dianggap sebagai kader Demokrat.
"Dia (TGB) masih tetap kader Demokrat," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan di Kediaman Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Jakarta, Senin (9/7/2018).
Karenanya, kata Syarief, hingga kini Demokrat masih santai tak membahas pilihan sikap Gubernur Nusa Tenggara Barat tersebut.
"Kita belum bahas. Yang jelas dia masih tetap kader Demokrat," tegas Syarief.
Lebih lanjut, kata dia, soal sanksi TGB akan ditangani Dewan Kehormatan Partai Demokrat.
"Sanksi itu bidang dewan kehormatan," ucap Syarief.[tribun]