GELORA.CO - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan sekaligus meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan pola-pola lama dalam membayar para loyalisnya yang bekerja sebagai ’political point’ di sekeilingnya, dengan menempatkan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Mungkin karena dianggap gajinya kecil, sementara tanggung jawabnya besar. Nah, kemudian muncul opsi membiayainya dengan tambahan, menjadikannya komisaris di BUMN,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (20/7/2018).
Jadi intinya lanjut, Fahri, untuk menambah kompensasi atau bayaran kepada orang-orang yang bekerja sebagai ‘political point’. Akhirnya, BUMN itu terbebani.
“Seharusnya kan yang menjadi direksi atau komisaris BUMN itu oleh orang-orang yang bisa fokus bekerja untuk membesarkan BUMN,” paparnya.
“Apalagi kalau BUMN yang bersifat publik, yang sebagian sahamnya sudah dijual ke masyarakat. Itu bisa membuat citra BUMN yang bersangkutan menjadi rusak,” tambahnya lagi.
Seharusnya Jokowi menurut Fahri, mencari sumber pembiayaan lain untuk membayar timnya itu. Jangan malah dijadikan sebagai komisaris di BUMN, karena begitu para pekerja ‘political point’-nya masuk menjadi komisaris, maka sulit dihindari permainan politik di BUMN itu.
“Jadi, saya harap Jokowi konsisten dengan omongan-omongan lamanya tentang konflik kepentingan. Sementara Jokowi sekarang menempatkan para stafnya di bidang politik, dengan menjadi komisaris di BUMN,” pungkas politikus asal Nusa Tenggara Barat (MTB) itu.[jpnn]