GELORA.CO - Wakil DPR RI, Fahri Hamzah menuliskan cuitan yang membahas soal dilematika Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dilansir TribunWow.com, melalui akun Twitter @Fahrihamzah yang ia tulis pada Jumat (20/7/2018).
Dalam cuitan tersebut, Fahri sudah menyebutkan bahwa telah menuliskan sebuah buku yang membahas soal dilematik BUMN pada 10 tahun silam.
Menurutnya, BUMN adalah sebagai alat negara. Tapi di sisi lain BUMN juga sebagai medium kesejahteraan rakyat.
Ia menyatakan bahwa dilematik terkait BUMN hingga saat ini masih ia rasakan.
"Saya menulis ini dalam sebuah buku yg sudah lama diterbitkan sekitar 10 thn lalu. Menggambarkan #DilemaBUMN di satu sisi sebagai alat negara tapi di sisi lain sebagai medium kesejahteraan rakyat. Sampai hari ini (terutama) dilema itu masih terjadi," tulisnya.
Selang beberapa jam, Fahri Hamzah kembali menuliskan jika posisi BUMN kerap mendapatkan tugas khusus.
Tugas yang ia maksud adalah tugas melayani politik penguasa maupun sebuah bisnis.
"Sebagai perusahaan negara, BUMN sering mendapatkan tugas2 khusus, baik dalam pengertian yang positif maupun yang berarti bahwa ia melayani politik penguasa. Baik program yg tidak layak secara bisnis maupun pintu bagi kegiatan cari dana politik yang besar. #DilemaBUMN," tulisnya.
Ali Mochtar Ngabalin diangkat jadi Komisaris BUMN
Diberitakan sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin telah diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I.
Ngabalin membantah jika penunjukannya tersebut disebut sebagai balas jasa dari Presiden Joko Widodo.
Sebab, Ngabalin mengklaim pembicaraan mengenai penunjukannya sebagai komisaris sudah terjadi sejak awal tahun.
Sementara, ia baru masuk ke Istana pada Mei 2018.
"Sudah lama, awal-awal tahun ini sudah ada pembicaraan ini. Ini biasa saja. Ini tentu kepercayaan sama seperti orang lain diangkat jadi direktur, presiden komisaris dan lain-lain," kata Ngabalin yang dilansir dari Kompas.com, Selasa (19/7/2018).
Kemudian, Ngablin mengaku bahwa pengangkatannya ini melalui prose yang normal.
"Ini kan proses pengangkatan dan pemberhentian seorang komisaris, kan normal-normal saja. Yang jadi berita heboh itu karena ada Ali Mochtar Ngabalin," kata politisi Golkar ini.
Ngabalin mengaku, akan tetap menjalankan tugas sebagai Tenaga Ahli Utama di Kedeputian IV KSP yang membidangi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi.
Ia yakin tugas utamanya di KSP tidak terganggu dengan jabatan baru sebagai Komisaris.
"Kalau komisaris kan kerjanya adalah memberi tugas, pengawasan terhadap jalannya perusaahan. Memberi nasihat ke presiden direktur dan para direktur," kata dia.
Ali Mochtar Ngabalin diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I menggantikan anggota yang lama, Selby Nugraha Rahman.
Keputusan itu dilakukan oleh Kementerian BUMN melalui pengumuman perubahan susunan Dewan Komisaris AP I. Selain Ali, Kementerian BUMN juga mengangkat Djoko Sasono dan Tri Budi Satriyo dalam susunan Dewan Komisaris AP I.
Pengangkatan dan pemberhentian susunan komisaris ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor SK-210MBU/07/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen PT Angkasa Pura I (Persero) tanggal 19 Juli 2018.[tribun]