www.gelora.co – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah, menanggapi pernyataan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait pidato Prabowo Subianto.
Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari postingan Twitter @Fahrihamzah yang diunggah pada Jumat (22/6/2018).
Awalnya, Mohamad Guntur Romli mengatakan jika pernyataan Prabowo yang menuduh ada mark up proyek LRT di Palembang adalah hal serius.
Ia mengungkapkan baik tanpa data maupun dengan data, kasus ini bisa diproses secara hukum.
Di mana jika tanpa data, maka tuduhan itu hanya sekedar fitnah.
Sebaliknya, jika berdasarkan data, maka yang berbuat bisa masuk penjara KPK.
@GunRomli: Prabowo nuduh ada “mark up LRT” dia menyebut sumbernya dari Anies, wartawan ngejar ke Anies,
tp Anies sendiri tdk bisa pertangungjawaban datanya, wartawan sdah kerja bagus,
pejabat publik yg asbun bahkan fitnah akan terlihat tdk punya data.
@GunRomli: “mark up LRT” ini masalah serius, klau memang benar maka yg berbuat harus masuk penjara KPK,
kalau tidak benar yg nuduh harus masuk penjara agar tdk bermain2 dgn isu korupsi, bahaya kalau isu korupsi dipolitisir.
Menanggapi hal tersebut, Fahri Hamzah meminta Gerindra untuk seriusi permintaan audit mega proyek LRT tersebut.
@Fahrihamzah: Akhirnya ketemu pintu masuk untuk audit @bpkri dimulai….
ayo @Gerindra seriusi permintaan audit proyek2 raksasa ini…demi menjaga yang rakyat….tak boleh ada penyelewengan.
Diberitakan sebelumnya, Prabowo menyebut jika ada mark up biaya proyek Light Rail Transit (LRT).
Menurut Prabowo, riset indeks pembangunan LRT di dunia menyebutkan biaya pembangunan LRT 8 juta dollar per kilometer.
Namun di Indonesia, melebihi jumlah itu.
Dia mencontohkan, pembangunan LRT Palembang, Sumatera Selatan yang memiliki panjang 24 kilometer, sedangkan dana yang dihabiskan untuk proyek tersebut Rp 12,5 triliun.
Itu artinya, dana yang dihabikan LRT Palembang setiap kilometernya mencapai 40 juta dollar.
“Jadi pikirkan saja berapa mark up yang dilakukan pemerintah untuk 1 kilometernya. Jika 8 juta dollar itu saja bisa mendapatkan untung, apalagi 40 juta dollar?. Karena Saya mengerti hal ini banyak yang membenci saya,” kata Prabowo, Kamis (21/6/2018), melalui laman Facebooknya.
Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LRT Palembang dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Suranto menampik tudingan Prabowo Subianto.
Suranto menjelaskan, dari data yang dia miliki, biaya pembangunan LRT di Palembang sudah termasuk murah.
Sebab, dari rencana awal Rp 12,5 triliun, pembangunan LRT sepanjang 24 kilometer itu dipangkas Kementerian Keuangan menjadi Rp 10,9 triliun.
“Enggak bener itu (ada mark up) pembangunan LRT Palembang sudah paling murah,” kata Suranto, Jumat (22/6/2018), dikutip Kompas.com.
Suranto menjelaskan, dana Rp 10,9 Triliun tersebut sudah termasuk bunga, pajak, dan lainnya.[tn]