www.gelora.co - Polemik gaji pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyeret nama Mahfud MD selaku salah satu Anggota Dewan Pengarah. Saat menjelaskan mengenai hal tersebut, Mahfud juga menyinggung dana Rp 1 miliar yang diterima anggota DPR.
"Coba DPR berapa itu gajinya. Saya pernah anggota DPR tahun 2004 saja saya kalau di luar gaji pokok itu sudah membawa pulang rata-rata Rp 150 juta tahun 2004. Ini udah 14 tahun berarti di sana udah lebih dari Rp 200 juta udah pasti DPR ya," kata Mahfud dalam jumpa pers di Kantor BPIP, Kamis (31/5/2018).
"Malah sekarang DPR itu sudah tambah lagi satu komponen uang serap aspirasi masing-masing anggota DPR Rp 1 miliar, kenapa tidak itu yang diributin," imbuhnya.
Sebagai mantan Anggota DPR, Mahfud menyebut tahu betul soal penerimaan-penerimaan tersebut. Dia menilai gajinya di BPIP jauh lebih kecil.
"Saya tahu kantong masing-masing. Saya mantan ketua lembaga negara, saya tau masing masing gaji menteri, gaji ketua lembaga negara, itu jauh lebih tinggi dari kami (BPIP-red)," tutur Mahfud.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon membantah pernyataan Mahfud tentang uang Rp 1 miliar yang mengalir ke kantong anggota dewan. Fadli membantah setiap anggota dewan memegang dana aspirasi yang diperuntukkan untuk tiap daerah pemilihan (dapil).
"Ya nggak ada, nggak benar. Nggak tahu info dari mana itu. Itu nggak ada dana aspirasi Rp 1 M, nggak ada," ujar Fadli di Jakarta, Kamis (31/5).
"Kita mau minta dana dari... itu keputusan paripurna, itu dana yang serapan dari dapil yang ketika itu... jadi aspirasi-aspirasi yang dari dapil, namanya TGPUP, eh lupa saya apa namanya itu, yang dipimpin oleh Pak Taufik pada waktu itu. Tetapi sampai sekarang itu belum terealisasi," jelasnya.
Beda Fadli, beda pula Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Taufik hanya meminta kepada 'orang waras' untuk mengalah.
"Sing (yang) waras ngalah. Artinya itu (pernyataan Mahfud) tidak dalam porsi sebenarnya. Kalau dikatakan anggota DPR Rp 1 M masuk kantong masing-masing anggota DPR, itu ngawur. Karena semuanya (anggaran) soal anggota DPR sudah diatur dalam persetujuan Menkeu," ungkap Taufik menanggapi pernyataan Mahfud, Kamis (31/5).
[dtk]