www.gelora.co - Pemerintah Malaysia sepertinya sedang alami dilema terhadap bengkaknya utang luar negeri yang meningkat sebesar US$50 miliar setara Rp700 triliun. Atas hal itu, Perdana Menteri Mahathir Mohamad akan mengkaji ulang sejumlah proyek infrastruktur besar di negara tersebut.
Dilansir dari Reuters, pada Minggu 27 Mei 2018, dijelaskan bahwa untuk mengatasi pembengkakan utang PM Mahathir akan melakukan negosiasi ulang terhadap sejumlah proyek kereta api yang sudah disepakati oleh pemerintah Malaysia sebelumnya dengan mitra dari pemerintah China.
Adapun negosiasi yang akan dilakukan adalah pada proyek kereta Link East Coast Rail senilai 55 miliar ringgit atau setara US$13,82 miliar. Proyek ini adalah bagian dari kesepakatan dengan China terkait Belt and Road intiative yang dimulai tahun lalu.
Proyek kereta api ini direncanakan akan membentang sepanjang 688 kilometer yang akan menghubungkan perbatasan di timur Laut China Selatan hingga ke Selat Malaka di barat yang merupakan jalur pelayaran strategis dunia.
"Kami sedang menegosiasikan kembali persyaratannya, karena ini akan sangat merusak," kata Mahathir dalam keterangannya kepada media, pada Sabtu 26 Mei 2018.
Proyek yang saat ini sedang dibangun tersebut dikerjakan oleh China Communications Construction Co Ltd, dan sebagian besar dibiayai oleh pinjaman dari China Exim Bank. Pengkajian proyek tersebut diakui Mahathir perlu dilakukan mengingat belum perlunya proyek tersebut untuk negaranya saat ini.
Selain proyek tersebut, Mahathir juga mengakui akan kembali mengkaji sejumlah proyek kereta kecepatan tinggi yang sudah disepakati dengan Singapura. Proyek yang membutuhkan dana sekitar US$17 miliar tersebut saat ini masih menunggu tender dan dijadwalkan selesai pada 2026.
Proyek kereta kecepatan tinggi yang sangat prestisius tersebut rencananya akan membentang dari Ibu Kota Kuala Lumpur hingga Singapura. "Untuk perjanjian Kereta Kecepatan Tinggi kami putuskan untuk membatalkan proyek karena akan menghabiskan uang," kata Mahathir.
Perlu diketahui, saat ini utang pemerintah Malaysia mencapai lebih dari satu triliun ringgit atau sekitar US$251,32 miliar. Uang tersebut setara Rp3,514 triliun atau 80 persen dari Produk Domestik Bruto Malaysia. Dengan pembatalan sejumlah proyek tersebut Malaysia perkirakan akan menghemat beban utang sebesar US$50,26 miliar. [viva]