www.gelora.co - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tak setuju dengan argumentasi ‘halal haram’ dalam melepas saham pemprov di PT Delta Djakarta. Jika itu dijadikan dalih melepas saham, Prasetio menantang Gubernur Anies Baswedan menutup pabrik bir tersebut.
“Kalau mau melepas, mau tidak ada minuman keras, dihapus saja jangan dijual. Tutup perusahaannya saja, pabriknya ditutup saja sekalian,” kata Prasetio di gedung DPRD DKI, Senin (28/5), seperti dilansir Republika.co.id.
Prasetio mengklaim tak ada urgensi bagi Pemprov DKI melepas saham di PT Delta. Dia beralasan, perusahaan tersebut masuk kategori sehat dan menyumbang dividen atau bagi keuntungan yang relatif besar untuk pemprov setiap tahunnya.
Prasetio mengaku surat dari pemprov untuk meminta rencana pelepasan saham sudah ada di mejanya. Ia mengatakan akan membahasnya terlebih dulu di rapat pimpinan. Namun, Prasetio kembali mengingatkan bahwa tak seharusnya pemprov melepas saham dengan argumentasi ‘halal haram’.
“Bukan masalah haram atau tidak haram. Jakarta itu metropolitan,” ujar politikus PDIP ini.
Sebelumnya, Anies Baswedan telah mengumumkan pelepasan saham di PT Delta Djakarta selaku produsen minuman keras. Anies mengaku telah meneken keputusan pelepasan saham sebesar 26,25 persen yang dimiliki pemprov sejak tahun 1970-an.
“Pemprov memastikan akan melepas 26,25 persen saham di Perusahaan PT Delta Djakarta, perusahaan pembuat bir. Jadi 26,25 pasti dilepas, bukan akan. Ini komitmen kita,” kata dia.
Dalam janji kampanyenya, Anies menyebut akan menjual saham pemprov di perusahaan bir itu jika terpilih. Menurut Anies kepemilikan saham di produsen minuman beralkohol itu tidak dibutuhkan warga Ibu Kota.
“Jakarta itu jauh lebih membutuhkan kita berinvestasi kepada air bersih daripada air keras. Itu pasti tuh,” kata dia.
Sebagai informasi laba bersih PT Delta Djakarta pada 2013 sebesar Rp270,4 miliar, lalu 2014 naik menjadi Rp288,4 miliar. Pada 2015 turun menjadi Rp192 miliar. Pada tahun 2016, perusahaan mencatatkan laba bersih perusahaan Rp254 miliar. Sementara pada 2017 tercatat sebesar Rp144 miliar. Dengan saham yang dimiliki 26,25 persen, Pemprov DKI mendapat dividen atau pembagian keuntungan kurang lebih hanya Rp37 miliar saja.
[sa]