www.gelora.co – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku janji kampanyenya terlaksana yaitu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017.
Dilansir TribunWow.com, melalui akun Instagramnya @sandiunoyang ia unggah pada Senin (28/5/2018).
Dalam unggahan tersebut, Sandiaga Uno menampilan video saat Anggota V BPK, Isma Yatun membacakan hasil pemeriksaannya.
“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, atas Laporan Keuangan Pemrintah Provinsi DKI Jakarta, Tahun Anggaran 2017, termasuk implementasi rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provisni DKI Jakarta maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ucap Isma Yatun.
Setelah itu, tampak hadirin bertepuk tangan dan bersorak-sorai.
Tak hanya mengunggah video, Sandiaga juga menuliskan ungkapan kebanggaan.
“Setelah berjalannya program penciptaan lapangan pekerjaan melalui OK OCE, satu lagi janji kerja Anies-Sandi terlaksana yaitu terwujudnya WTP.
Setelah 4 tahun kemarin laporan keuangan DKI Jakarta mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Berbagai usaha dilakukan tahun ini untuk meraih WTP. Salah satunya ialah pembentukan tim task force.
Tim task force melakukukan pembahasan dengan menetapkan action plan Road to WTP.
Setiap minggu sekali kita lakukan pembahasan dan monitoring atas Action Plan tersebut yang dikoordinir oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta bertempat di Ruang Rapat WTP BPKD.
Kami sangat mengapresiasi seluruh arahan dan bimbingan dari BPK demi memperbaiki tata kelola keuangan di Pemprov DKI Jakarta. Semoga ini menjadi awal baru lagi pelaporan keuangan di DKI Jakarta yang transparan dan akuntabel,” tulis Sandiaga.
Sebelumnya, Isma mengatakan, Pemprov DKI berhasil menaikkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) yang sebelumnya diraih menjadi WTP.
Dia berharap hal ini menjadi momentum untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. “Sehingga bisa jadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan,” ujar Isma yang dilansir dari Kompas.com.
Penilaian itu merupakan opini WTP pertama yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah empat tahun terakhir.
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) empat tahun berturut-turut, yaitu pada 2013, 2014, 2015, dan 2016. [tn]