www.gelora.co - Tersangkutnya nama dua politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani dan Pramono Anung, dalam kasus korupsi e-KTP, mengakibatkan elektabilitas partai ini molorot.
Hal ini terungkap dari hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survey Indonesia atau biasa disebut LSI Denny JA, yang diumumkan di Jakarta, Selasa (8/5).
Dari hasil survey partai politik (parpol) yang mengikuti Pemilu 2019, PDIP memang memiliki tingkat keterpilihan atau elektabilitas 21,7%. Angka ini merupakan yang tertinggi dari 15 parpol yang menjadi peserta Pemilu nanti.
Namun, raihan ini dapat turun lantaran disebutnya dua nama politisi di atas dalam kasus korupsi e-KTP.
“Pada pemilih PDIP kita tanyakan bagaimana efeknya terhadap dukungan partai, 77 % menyatakan akan tetap memilih PDIP, akan tetapi ada 10,7% yang menyatakan tidak akan memilih PDIP,” kata peniliti LSI Denny JA, Ardian Topa.
Sisanya, lanjut Ardian, menjawab tidak tahu dan tidak menjawab. Terkait tingkat elektabilitas PDIP yang masih terbilang tinggi, ia menyatakan jika hal ini disebabkan adanya asosiasi partai tersebut dengan sosok Joko Widodo.
“Ini yang membuat PDIP bertahan di puncak klasemen walau tergerus oleh isu Puan dan Pramono soal isu e-KTP,” jelas Ardian.
Dari semua pemilih PDIP dalam survey LSI Denny JA, 65% menyatakan akan tetap memilih PDIP jika partai itu mencalonkan Jokowi.
“Pemilih yang menyatakan Jokowi akan dicalonkan partai lain, angkanya sebesar 20% saja,” tutupnya.
Survei yang dilakukan pada 28 April hingga 5 Mei 2018 ini menggunakan metode sampling multistage random sampling dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang yang merupakan hak suara dalam Pemilu nanti.
Di samping itu, survey ini dilakukan wawancara tatap muka dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Margin of error dari survei ini adalah +- 2,9%. [akt]