www.gelora.co - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta menjelaskan kepada masyarakat terkait Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang ditemukan tercecer di Jalan Raya Salabenda, Semplak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu 26 Mei 2018.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, penjelasan lengkap dan jelas harus disampaikan agar tak terjadi spekulasi liar di tahun politik yang dianggap sensitif.
"Karena dalam waktu tidak lama lagi pencoblosan pilkada yang dilanjutkan tahapan Pilpres 2019," ujar Adi saat dihubungi SINDOnews, Senin (28/5/2018).
Menurut Adi, e-KTP yang tercecer jumlahnya banyak. Wajar jika publik merasa curiga e-KTP tersebut untuk kepentingan politik. Sebab itu informasinya harus clear untuk menghindari kecurigaan, jangan sampai semua orang bicara mengenai hal ini, cukup kementerian yang berwenang.
"Publik kian khawatir soal keamanan privacy mereka dengan kasus tercecernya e KTP itu. Tarutama ketakutan disalah gunakan pihak-piha tak bertanggung jawab," tuturnya
[sindonews]