www.gelora.co - Politisi Golkar yang kini masuk dalam barisan pemerintah, Ali Mochtar Ngabalin berpendapat, justru pemerintah terlalu kecil memberikan gaji Rp 112 juta kepada Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri.
“Sebetulnya masih kecil itu negara memberikan penghargaan, seharusnya lebih besar,” kata Ngabalin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (32/5).
Ia yakin, Megawati Cs dengan jumlah gaji yang didapat tersebut mampu untuk membumikan kembali Pancasila kepada seluruh rakyat Indonesia.
Pasalnya, menurut dia, tugas dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini sangat berat, di tengah ancaman ideologi khilafah yang membuat suburnya pelaku teror yang ada di Indonesia.
“Karena ajaran radikaliseme dan terorisme dia tumbuh subur dimana-mana, berikan penghargaan kepada senior-senior itu,” ujar Ngabalin.
Perpres 42/2018 diteken Jokowi pada 23 Mei lalu. Dalam perpres itu disebutkan bahwa Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP akan mendapatkan hak keuangan atau gaji Rp 112.548.000 per bulan.
Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah seperti Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan.
Sedangkan Kepala BPIP Yudi Latif mendapatkan gaji Rp 76.500.000. Untuk Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000.
Selain gaji bulanan, para pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP juga akan menerima fasilitas lainnya berupa biaya perjalanan dinas.
[rmol]