www.gelora.co - Wakil Ketua Komisi Hukum Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anton Tabah Digdoyo, meminta dilakukan penelitian independen pasca-penyerangan tahanan tersangka teroris di Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Dalam insiden tragis tersebut menewaskan enam korban, lima diantaranya dari anggota polisi yang berjaga di rutan Mako Brimob Kelapa Dua.
Anton menuturkan, harus dilakukan penelitian secara independen karena insiden Mako Brimob Kelapa Dua merupakan kasus yang sangat sensitif, sehingga harus dilaporkan secara jujur. Apalagi informasi yang berkembang di masyarakat sangat berbeda dengan apa yang dilaporkan oleh pemerintah.
“Apalagi penguasa era ini tidak bisa menjelaskan banyak hal yang dipersoalkan oleh rakyat. Seperti kasus TKA buruh kasar dari RRC dan penyelundupan ratusan ton narkoba dari RRC, registrasi HP dengan NIK KK, hubungan dengan partai komunis negara lain dan lain-lain, sangat banyak masalah yang timbul dari kebijakan negara yang tak bisa dijelaskn penguasa era Jokowi ini,” ungkap Dewan Pakar ICMI Pusat tersebut, Sabtu (12/5/2018).
Anton menjelaskan, kasus kerusuhan di Mako Brimob ini telah menambah daftar panjang masalah negara yang sangat sensitif tersebut. Ia pun menyarankan agar kasus Mako Brimob ini segera diteliti apa sebenarnya yang terjadi, jangan hanya keterangan sepihak dari penguasa, karena penguasa era ini sedang dilanda public distrust (ketidakpercayaan rakyat), karena itu perlu tim penelitian yang bekerja dengan cepat dan akurat, jangan malah penguasa mudah bilang Hoax.
“Harus ada penelitian ilmiah independen, sejujur-jujurnya antara lain oleh universitas-universitas, supaya penelitian benar-benar terbuka, karena ini salah satu tugas Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan cara ini segala informasi yang simpang siur tersebut akan terjawab,” ungkap Pengurus KAHMI Pusat ini.
Dikatakannya, hipotesa bisa dari pertanyaan publik kenapa 155 tahanan terduga teroris tersebut marah besar?, Karena kalau soal makanan yang diantar satu istri untuk satu tahanan, mengapa 155 tahanan marah. Oleh karena itu penguasa tidak cukup jawab itu fitnah, sehingga akan membuat rakyat tidak percaya.
"Karena itu perlu penelitian ilmiah independen dari pihak yang kredibel,” tandas mantan Jenderal Polri tersebut.
Sebelumnya, publik dalam negeri juga internasional heran dengan kasus penyerangan tahanan tersangka teroris di Mako Brimob Polri, yang konon menewaskan enam anggota elit polisi Densus 88. Publik juga bingung dengan info-info yang simpang siur dalam kasus tersebut. [htc]