www.gelora.co - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera minta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera melakukan audit terhadap Standar Operasi Prosedur (SOP) pengiriman KTP-el dan hasilnya harus diungkap ke publik. Ia mengatakan, Komisi II DPR juga akan memanggil Kemendagri kusus dalam kasus ini.
“Kemendagri harus segera audit SOP pengiriman EKTP dan diungkap ke publik hasilnya, bila menganggap hal ini sepele, masyarakat bisa mencurigai ada motif apa jelang pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019,” kata Mardani, Ahad (27/5).
Legislator FPKS ini mengungkapkan keanehan dalam kasus ini karena menurutnya tidak seharusnya KTP-el warga Sumatra Selatan (Sumsel) berjatuhan di wilayah Jawa Barat (Jabar).
Ada 3 point yang dikritisi penggagas gerakan #2019GantiPresiden dalam kasus ini,
Pertama menurutnya, ini merupakan bentuk keteledoran.
“Pemerintah harus mengakui ini bentuk keteledoran. Di saat masyarakat banyak kesulitan dapat E-ktp tiba-tiba ada banyak e-ktp berserakan di jalan raya di Bogor,” ujarnya.
Kedua, menurut pemerintah mengenai KTP-el yang ditemukan tercecer di Bogor berdasarkan penjelasan Dirjen Dukcapil bahwa itu merupakan KTP-el rusak.
“Nah ini juga harus dijelaskan serius oleh pemerintah mengenai kebenarannya, karena setahu saya alat perekam dan pencetaknya ada di Kelurahan atau kecamatan,” ujarnya.
Selain itu, KTP-el itu beralamat Sumatera Selatan, perlu diaudit bagaimana KTP-el rusak punya Sumsel adanya di Jabar. Bukankah kalau ada kesalahan mestinya dihancurkan di tempat.
“Dan untuk apa KTP-el rusak dikumpulkan?,” ungkapnya.
Ketiga, dalam situasi yang mendekati pilkada serentak, kasus ini menimbulkan prasangka di kalangan masyarakat. Harus dilakukan investigasi dan audit menyeluruh. “Ini bukan masalah kecil,” ujarnya.
Karena itu, Ketua DPP PKS ini meminta Kemendagri untuk segera lakukan penyelidikan dan fokus di audit dan transparan. “Karena seperti diketahui fungsi EKTP sangat vital jelang pilkada/pemilu,” ujarnya.
Mardani pun berhadap Kemendagri serius menyelediki dan menyelesaikan masalah ini.
“Jika tidak ada keseriusan menyelesaikan temuan masalah E-ktp ini, jangan salahkan masyarakat akan menilai Kemendagri gagal menangangi bukti tercecernya EKTP,” pungkasnya. [swa]