GELORA.CO - Hasil penelitian baru menemukan bahwa 54.000 siswa sekolah menengah di Jerman mendapat pelajaran agama Islam - tetapi ada 10 kali lipat siswa yang tertarik dengan pelajaran tersebut.
Tidak cukup siswa sekolah menengah Jerman yang memperoleh pelajaran agama Islam. Ini menurut studi baru layanan info media Mediendienst Integration.
Sekitar 54.000 siswa di 800 sekolah di Jerman saat ini mendapat pelajaran agama Islam. Ada peningkatan signifikan dari 42.000 siswa yang menghadiri pelajaran tersebut dua tahun lalu, menurut statistik resmi dari 16 departemen pendidikan negara Jerman.
Tapi ini masih jauh lebih sedikit daripada 580.000 siswa yang tertarik pada pelajaran semacam itu. Angka ini diperoleh dari laporan tahun 2008 berjudul "Kehidupan Muslim di Jerman" yang dilakukan oleh Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi (BAMF). Mengingat bahwa survei ini dilakukan sebelum arus pengungsi baru-baru ini ke Jerman, angka itu mungkin akan lebih tinggi sekarang.
Meskipun angka pasti tidak diketahui, Rauf Ceylan, profesor untuk studi Islam kontemporer di Universitas Osnabrück, percaya bahwa jumlah anak-anak Muslim yang berusia enam hingga 18 tahun di sekolah-sekolah Jerman adalah sekitar 750.000 hingga 800.000.
Pendekatan yang kritis
Di Jerman, hampir semua kebijakan pendidikan ditentukan di tingkat negara bagian, dan setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda untuk mengajarkan agama - beberapa negara mengizinkan masukan dari gereja atau organisasi keagamaan, yang lain mengatur segalanya melalui negara, sementara dua negara bagian, Hamburg dan Bremen, hanya memiliki pelajaran agama terpadu yang mencakup agama yang berbeda. Sementara itu, di semua negara bagian Jerman timur kecuali Berlin, tidak ada pilihan Islam di pelajaran agama sama sekali.
"Sudah jelas bahwa ada permintaan untuk pelajaran agama Islam yang lebih banyak," kata Ceylan, tetapi dia memperingatkan bahwa tidak jelas seberapa banyak. "Pertanyaannya adalah: apa potensinya? Anda harus tahu apa yang diinginkan orang tua - bagaimana dengan Muslim yang sekuler?"
Untuk Ceylan, berbagai faktor telah menyebabkan kekurangan. Pertama, kurangnya guru agama di Jerman. Kedua, para direktur sekolah harus berpikir bahwa penting bagi anak-anak Muslim untuk memiliki pilihan pendidikan agama. "Setidaknya perlu 12 anak yang tertarik dengan pelajaran agama Islam, lalu harus didaftarkan, dan orang tua harus diberitahu bahwa kemungkinan ini ada," tambahnya. "Ini bukan hanya masalah sistemik."
Hak konstitusional untuk memperoleh pelajaran agama
Menawarkan pelajaran agama untuk anak-anak Muslim adalah ide yang cukup baru di Jerman. "Kami memiliki tiga pilar pendidikan agama di Jerman: keluarga, masyarakat - dengan kata lain, gereja atau masjid - dan sekolah," kata Ceylan. "Di sekolah-sekolah, idenya adalah untuk mendidik siswa ke usia kedewasaan agama sehingga mereka berada dalam posisi untuk memilih iman mereka sendiri. Saat ini kami jauh dari memperkenalkan hal itu. "
Ceylan menggarisbawahi bahwa gagasan pendidikan agama Islam bukan hanya untuk belajar menafsirkan Al Quran, tetapi juga untuk "merenungkannya secara kritis." "Ini tentang mempelajari keterampilan untuk mengatur konten religius, menganalisisnya, dan dapat membandingkan agama. Ini penting ketika Anda hidup dalam masyarakat yang multi-agama, dan yang memiliki kaum ateis dan agnostik," katanya. "Tujuan pelajaran agama dimaksudkan sebagai pelengkap tujuan umum sistem pendidikan."
Musa Bagrac, seorang guru studi Islam di Hamm, Nordrhein Westfalen, dan ketua asosiasi guru studi Islam, yang membantu membentuk kurikulum agama di negara bagian itu, berpendapat bahwa mahasiswa Muslim Jerman memiliki hak konstitusional untuk menghadiri kelas-kelas agama Islam yang dipandu. oleh asosiasi agama, dan bahwa kelas etika hanya ditujukan bagi mereka yang menggambarkan diri mereka sebagai non-religius. "Asosiasi kami bekerja berdasarkan konstitusi Jerman, yang melindungi pelajaran agama sebagai mata pelajaran di sekolah," katanya.
Bagrac mengacu pada Pasal 7 UU Dasar Jerman: "Petunjuk agama akan menjadi bagian dari kurikulum reguler di sekolah-sekolah negeri, dengan pengecualian sekolah non-denominasi. Tanpa mengesampingkan hak pengawasan negara, instruksi agama harus diberikan sesuai dengan ajaran agama yang bersangkutan, "bunyinya. [dw]