 |
| Taufik Kurniawan |
www.gelora.co - DPR RI meminta pemerintah menjelaskan alasan tingginya gaji tim Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan mengatakan hak keuangan yang didapatkan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarno Putri, harus segera diklarifikasi.
Taufik curiga ada pihak lain yang sengaja menyampaikan draf besaran gaji ke presiden tanpa memiliki hitung-hitungan yang jelas.
"Saya ini sedang mencari otak yang menyodorkan draft gaji tersebut, sampai diangka yang tidak mencerminkan Pancasila itu sendiri," ujar Taufik di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (28/5).
Ia menuturkan Perpres nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan dan BPIP, yang ditandatangi Presiden Jokowi pada 23 Mei lalu ini sedang jadi sorotan masyarakat, yang dihadapkan situasi terkejut.
Menurutnya Taufik yakin, tim dewan pengarah BPIP tidak mementingkan gaji dalam mengemban amanat yang diberikan. Apalagi BPIP ini menyangkut idiologi negara.
"Kalau untuk para tokoh-tokoh nasional kita mungkin sebelumnya tidak diberitahu. Sudah tidak pada kelasnya (nenanyakan gaji). Justru saya ingin mencari otaknya dari pembuat draft gaji tersebut," tutur Taufik.
Taufik menambahkan semestinya pemerintah dalam hal ini menteri keuangan bisa kritis terhadap nominal gaji yang akan dibayarkan kepada tim dewan pengarah BPIP. Sebab tidak ada gaji yang melebihi presiden.
"Apapun itu gaji Presiden top of main. Masa gajinya diatas Presiden. Jikalau ada gaji direksi BUMN, Gubernur dan lainnya diatas Presiden itu harus di standarisasi" ujar politisi PAN itu. [rmol]