www.gelora.co - Komisi VIII DPR RI akan memberikan masukan serta peringatan kepada Kementerian Agama (Kemenag) agar lebih efektif dalam mengawasi agen biro perjalanan umrah dan haji.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Choirul Muna menjelaskan, selain memberi peringatan kepada Kemenag, pihaknya juga akan melakukan pengawasan terhadap travel-travel didaerah agar terjadi kembali penipuan.
"Kita juga sekarang menggali asosiasi-asosiasi yang telah berjalan dengan baik, bagaimana mensikapi agar travel-travel yang ada ini tidak menipu,” jelasnya usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Parlemen, Rabu (23/5).
Choirul menjelaskan, pihaknya tak yakin uang para jamaah haji yang menjadi korban penipuan akan dikembalikan. Apalagi, para korban juga tak dapat meminta ganti rugi langsung ke Kemenag.
"Kami tegaskan kemenag sangat tidak mungkin mengembalikan uang ganti rugi jemaah. Tidak mungkin uang orang se-Indonesia mengembalikan kepada jamaah yang ditipu sementara travelnya memanfaatkan uangnya,” jelasnya.
Choirul menambahkan, diperlukan otorisasi khusus untuk membentuk suatu mekanisme yang berhubungan haji dan umrah. Hal itu penting dilakukan agar para agen perjalanan dan umrah tidak lagi bisa menipu.
"Harus ada kebersamaan antara Kementerian Pariwisata, Kementerian Agama dan stakeholder yang ada termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) supaya mengkaji ini dan menginisiasi bagaimana travel ini tidak bisa menipu,” tandasnya.[rmol]