www.gelora.co - Politisi Partai Gerindra Abdul Wachid menilai, tidak sepantasnya gerakan 2019 ganti presiden yang digagas oleh salah satu tokoh peranakan Tionghoa Lieus Sungkarisma dianggap tabu. Dalam demokrasi hal tersebut adalah hal yang lumrah saja.
"Saya kira kelompok Tionghoa sekarang ada yang menggaungkan gerakan 2019 ganti Presiden itu hal yang biasa, karena selama hampir 5 tahun mereka tidak semuanya mendapat fasilitas," tandas Ketua DPD Gerindra Jateng itu kepada wartawan di Jakarta, Minggu (27/05/2018).
Justru, sambung dia, kelompok Tionghoa yang menengah ke bawah sekarang mengalami kerja semakin sulit.
"Contoh. mereka yang kerja atau berkaitan di sektor sembako semakin susah dikit-dikit ada operasi satgas pangan, padahal mereka niatnya tidak nimbun tapi di kata nimbun. Pajak di kejar-kejar sampai kayak pencuri. Padahal mereka rajin bayar pajak. Padahal mereka yang pengusaha kelas kakap ada Tax amnesti mestinya bayar tapi malah lolos," sindir Anggota Komisi VI DPR RI itu.
Ditambah lagi, kata dia, sektor usaha mereka yang sedikit terganggu dengan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar saat ini pasti membuat mereka berpikir keras untuk mencari pemimpin yang baru.
"Jadi yang dapat fasilitas mereka kelompok Tionghoa yang kelas kakap saja, yang kelas teri tidak dapat apa-apa. Jadi wajar kalau mereka minta ganti Presiden 2019," sindirnya.
Sebelumnya, Politikus PDIP Darmadi Durianto mengkritik manuver yang dilakukan Lieus Sungkarisma yang gencar melakukan kritik terhadap rezim pemerintahan Jokowi dengan mengatasnamakan perkumpulan Tionghoa. [tsc]