www.gelora.co - Kasus tercecernya ribuan e-KTP di wilayah Bogor, Jawa Barat, harus diusut tuntas. Jika hal itu merupakan tindak kejahatan, dan Pemerintah gagal mengungkap kasus itu, maka jangan salahkan kalau rakyat mencari keadilan dengan caranya sendiri.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris FPD DPR RI Didik Mukrianto di akun Twitter @DidikMukrianto. “Kalau ini kejahatan, usut setuntas-tuntasnya, karena bisa menjadi ancaman nyata terhadap bangsa, negara dan rakyat. Identitas palsu bisa menjadi sarana untuk melegitimasi invasi kewarganegaraan. Kalau Pemerintah & Negara tidak mampu untuk mengungkap, jangan salahkan kalau rakyat mencari keadilan dengan caranya sendiri,” tegas @DidikMukrianto.
Sejalan dengan Didik, direktur Centre for Strategic and Policy Studies (CSPS) Prijanto Rabbani, mendesak DPR RI untuk membentuk tim investigasi.
“Kasus KTP "tercecer" harus diungkap dengan tuntas dan transparan. @DPR_RI urgent untuk membentuk tim investigasi. #iDeasRabbani,” tulis Prijanto di akun @PrijantoRabbani.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mencopot pejabat di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang dianggap bertanggungjawab atas peristiwa tercecernya ribuan e-KTP rusak di Jalan Raya Sawangan dan Jalan Raya Salabenda, Semplak, Bogor.
Menurut Tjahjo, peristiwa yang terjadi Sabtu (26/05) adalah kesengajaan, bukan kelalaian. E-KTP itu diangkut menggunakan mobil bak terbuka dan tanpa penjagaan.
"Pasti ada unsur sabotase. Walau e-KTP rusak atau invalid, kenapa tidak langsung dihancurkan, dan kenapa harus memindahkan ke gudang Dukcapil di Bogor? Apa tidak ada juga truk tertutup (untuk mengangkut e-KTP)?" ujar Tjahjo.
Lebih lanjut, Tjahjo juga menginstruksikan untuk segera memusnahkan e-KTP itu dengan cara dibakar. "Harusnya tetap waspada kalau disalahgunakan. Saya juga minta polisi mengusutnya," ujar Tjahjo. [itoday]