www.gelora.co - PKS yang merupakan salah satu partai pengusung Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019 menyambut dukungan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut dukungan itu makin memantapkan suara untuk Prabowo.
"Optimis sekali karena buruh ini solid dan punya jaringan terus sampai ke pelosok dan punya kekuatan daya beli. Ketika mereka mendukung ini mereka masuk ke kalangan yang bergerak, mereka jadi pendukung yang aktif sehingga akan banyak suara," kata Mardani saat berbincang Selasa (1/5/2018) malam.
Mardani menyebut dukungan dari buruh KSPI itu makin menggenjot suara untuk Prabowo. Malahan dukungan para buruh itu, kata Mardani, makin memantik semangat timnya.
"Bukan mantap lagi, tapi mantep tenan (mantap sekali)! Karena solidnya dan ideologis mereka," cetus Mardani.
Mardani menampik ketika disinggung deklarasi itu mempolitisasi Hari Buruh. Menurutnya deklarasi itu hal wajar karena memang saat ini tahun politik.
"Memang sudah tahun politik, jelas sikapnya. Justru kami menghargai KSPI. Begini politik itu tidak haram, justru petani buruh nelayan harus politik, kalau tidak mereka dipolitikin. Dijadikan komoditas politik," cetus Mardani.
Dia menganggap deklarasi itu hanya menegaskan keberpihakan buruh KSPI kepada Prabowo. Dia pun keberatan jika kegiatan itu disebut politisasi.
"Demokrasi itu memerlukan dukungan yang jelas, keberpihakan yang jelas, diskursus dan kompetisi yang jelas, ada buruh yang dukung pak Prabowo," jelasnya.
"Nggak kampanye juga, karena kampanye itu kalau ikut UU No 7 tahun 2017 itu 4, visi, misi dan program dan citra diri. Ini nggak ada visi-misi, lihatnya jangan ke kampanye tapi kebebasan berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat," tukas Mardani.
Deklarasi dukungan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) untuk Prabowo ini digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa (1/5). Dalam kesempatan itu Prabowo juga meneken 10 tuntutan yang disampaikan oleh KSPI.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2018. PDIP mengkritik kegiatan Hari Buruh yang disisipi agenda politik.
"Berpolitik itu harus mempunyai tata cara dan tata krama. Ini yang dimaksud dengan politik yang berkeadaban. Oleh karena itu, mempolitisasi hari Buruh tentu tidak sejalan dengan prinsip politik yang berkeadaban," kata Andreas lewat pesan singkat, Selasa (1/5) malam. [detik]