www.gelora.co - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta program menenggelamkan kapal tidak direvisi.
Pasalnya, dijelaskan Susi, jika program tersebut direvisi bisa membuatnya kesulitan ‘menertibkan kapal-kapal asing’ yang akan masuk lagi dengan modus yang berbeda.
Selain itu, ia juga menegaskan jika program menenggelamkan kapal bukan sensasi apalagi sebuah jokes, melainkan sebuah aksi yang luar biasa serius.
Hal itu berangkat dari sebuah program yang mengubah tatanan perikanan dan peta perikanan bukan saja di Indonesia tetapi dunia.
Lebih lanjut, dirinya menuturkan, jika program penenggelamkan kapal mengubah desain negara super power menjadi terhenti dari grand desain kemaritiman mereka.
Sehingga mereka harus melakukan adjustment untuk melakukan penghentian sementara.
“Banyak dari kita gak sadar (dibalik kata-kata) tenggelamkam, sudah berubah di masyarakat menjadi populer yang so far memang fun tapi ini begitu pelik daripada mengubah peta sekelilingnya,” terangnya.
Dirinya menambahkan, kalau tidak ada kata ‘Tenggelamkan’ yang amat populer itu, eksekusi atas Undang-Undang Perikanan yang sudah dimiliki Indonesia sulit dapat diselesaikan.
Susi mengklaim kalau tidak ditenggelamkan, sudah ada 7.000 kapal asing di Indonesia yang melenggang bertahun-tahun. Kapal-kapal itu, menyebabkan 60 persen jumlah rumah tangga nelayan hilang dari 2003-2013.
“Hasil sensus pemerintah dan Bank Dunia jumlah Rumah Tangga Nelayan dari 1,6 juta menjadi 800 ribu saja serta membangkrutkan 115 perusahaan ekspor ikan dan udang Indonesia,” tuturnya.
“Dalam waktu yang sama tidak ada yang mengeluh dan tidak yang bertanya tidak ada yang komplain dan marah, semua diam. Stok ikan kita dari 22 juta ton masuk turun hanya 6,5 juta ton saja. Pada tahun 2013 tidak ada yang merasa apa-apa. Sadarkah kalau itu telah melembaga? Sudah masuk kemana-mana,” tandasnya.[psid]