 |
| Foto: Amien Rais (tengah) dan Taufik Kurniawan (kanan). (Lamhot Aritonang/detikcom). |
www.gelora.co - Waketum PAN Taufik Kurniawan membela Amien Rais yang mendapat 'serangan' balasan dari Anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD. Taufik menilai Mahfud seperti pahlawan kesiangan terkait polemik gaji.
Amien sempat ikut mengkritik besaran hak-hak keuangan yang diterima oleh anggota BPIP. Ketua Dewan Kehormatan PAN itu menyebut ongkang-ongkang kaki mendapat Rp 112 juta. Mahfud lalu menyerang balik Amien.
"Gaji adalah hak setiap warga negara yang bekerja sesuai kompetensi, dan di situ dibayarkan oleh pihak yang berkompeten. Kalau pegawai negeri, pemerintah yang bayar," ujar Taufik kepada detikcom, Kamis (31/5/2018).
Mahfud menyerang anggota DPR yang menurutnya memiliki penghasilan besar. Eks Ketua MK itu lalu mengaku pernah mengembalikan gaji saat menjadi anggota DPR. Mahfud lalu menyindir apakah Amien yang pernah menjadi pejabat negara pernah mengembalikan gajinya.
"Kalau kemudian ditonjol-tonjolkan ini lho hebat ngembaliin gaji, itu nggak ada hubungannya. Nggak usah diumbar, itu urusan pribadi orang. Kalau sudah diterima sebagai hak itu halal, sah sesuai UU. Kalau dikatakan ini lho ngembaliin gaji untuk jadi standar, seolah-olah jadi kayak pahlawan kesiangan," tutur Taufik.
Wakil Ketua DPR ini membela Amien terkait 'peluru' yang dilemparkan Mahfud. Taufik pun meminta agar polemik soal gaji ini diakhiri untuk menghindari situasi panas.
"Kalau seseorang mau nerima gaji yang halal sesuai UU, itu urusan orang itu. Ladang amal soleh lain masih banyak kok. Ngapain ngurusin orang lain, jadi repot sendiri. Itu kan hak dia dan halal," ucapnya.
"Sangatlah tidak elok, sudahilah masalah eker-ekeran masalah gaji atau tunjangan yg diterima BPIP karena ini menyakiti rakyat kecil, di mana elite terima ratusan juta, kasihan rakyat kecil yang masih nganggur," imbuh Taufik.
Doktor bidang ekonomi ini juga meminta agar Kementerian Keuangan membuat standarisasi soal gaji pejabat negara. Taufik menilai, seharusnya gaji terbesar pejabat negara diterima oleh Presiden.
"Saya usul presiden harus yang paling tinggi, dan wapres nomor dua. siapapun presidennya. Menkeu sebagai bendahara negara coba diatur, dibuat standarisasi gaji pejabat negara. Apakah kementerian/lembaga atau bukan, termasuk BPIP diatur secara proporsional. Diatur dulu, baru dibentuk badan ad hoc nya," papar dia.
"Direksi BUMN juga, gajinya jangan ugal-ugalan, ada yang sampai miliaran tapi nggak dilihat rakyat. Belum lagi mereka juga masih dapat tantiem, bonus tiap tahun. Itu kan dari negara juga, mereka kan pelat merah. (Pejabat) BI itu juga gajinya bisa sampai ratusan juta," sambung Taufik.
Sebelumnya Mahfud MD menyatakan sempat mengembalikan gaji ketika menjadi anggota DPR. Hal itu dilakukannya saat menjadi anggota DPR 2004-2009. Kala itu, ia kerap mengikuti rapat dengan Kemenkum HAM. Dari rapat itu, Mahfud mendapatkan honor rapat dari Kemenkum HAM dan DPR.
"Saya katakan kalau saudara-saudara rasa boleh, silakan ambil, untuk saya juga sah. Akhirnya, saya ambil uang itu, lalu saya datang ke bank. Ini penerimaan negara nonpajak dari Mahfud. Kenapa? Karena saya merasa tidak perlu uang ini," cetus Mahfud.
Mahfud juga menyindir sejumlah pejabat negara atau mantan pejabat, termasuk Amien Rais. "Coba lihat pejabat mana saja yang paling bersih di negeri ini, ada pernah kembalikan gaji nggak? Taruh Pak Hidayat Nur Wahid yang dianggap paling bersih pernah kembalikan gaji nggak? Amien Rais pernah mengembalikan gaji nggak? Siapa coba? Menteri nggak ada? Karena nggak ada mekanisme pengembalian gaji itu," tutupnya.[dtk]