GELORA.CO - Kekhawatiran Mantan Menko Maritim DR Rizal Ramli akan terjadi perubahan kekuasaan yang lebih cepat di Indonesia sebelum pemilu tahun 2019, diartikan sejumlah pengamat bakal berakhirnya pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Alasannya, saat ini krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah terus meningkat akibat kondisi ekonomi yang belum membaik, utang yang terus meningkat, elemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, dan krisis ekonomi lainnya.
"Kami khawatir jangan-jangan bisa terjadi perubahaan sesuatu yang lebih cepat sebelum tahun 2019 dari perubahan yang terjadi tahun 1998. Saat ini terdapat kesamaan gejala krisis yang terjadi pada 20 tahun lalu, yakni krisis kepercayaan, ekonomi, pangan dan moneter," kata Rizal di Gedung Joeang 45, Jakarta, Senin (21/5).
Terkait hal ini, Ketua Perhimpunan Masyakarat Madani (Prima) Sya'roni mengatakan, jika terjadi pergantian kekuasaan lebih cepat bukan hanya memalukan tapi juga bisa menjatuhkan Jokowi. Statemen RR jelas yakni terjadi perubahan kekuasaan lebih cepat dari 2019. “Perubahan kekuasaan bisa diartikan pergantian presiden," tambahnya.
Menurutnya, kekhawatiran RR akan terjadinya pergantian kekuasaan sebelum 2019 patut dijadikan warning oleh Presiden Jokowi. Karena RR adalah seorang ekonom tentu bicaranya berdasarkan data-data valid. Apalagi RR menyebut kondisi yang terjadi saat ini mirip dengan tahun 1998 yakni krisis kepercayaan, ekonomi, pangan dan moneter secara bersamaan.
"Di sektor politik arus ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi makin meninggi. Buktinya, munculnya #2019GantiPresiden disambut gegap gempita oleh rakyat, baik di dunia maya maupun di dunia nyata," ujar Sya'roni kepada Harian Terbit, Selasa (22/5/2018).
Di sektor ekonomi, sambung Sya'roni, juga menunjukkan tidak adanya pertumbuhan yang signifikan. Selama pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi hanya mampu bertengget di angka 5 persen. Sementara di sektor moneter, rupiah terus melorot hingga mencapai Rp 14.000 per dolar AS. Ini membuktikan bahwa fundamental ekonomi yang dibangun Jokowi sangat lemah sehingga mudah terkena dampak kibasan menguatnya nilai dolar AS.
Sebaiknya Presiden Jokowi berdialog dengan RR tentang prediksi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan ekonomi. Sehingga rakyat tidak lagi menjadi korban dari keroposnya dasar ekonomi yang dibangun Jokowi.
Sementara itu, Ketua Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto SIP mengatakan, bisa saja perubahan rezim saat ini bisa lebih cepat. Namun pihaknya berharap dilakukan secara konstitusional yakni pada tahun 2019. Karena siapa yang bisa menduga Uni Soviet yang kuat itu bisa pecah. Apalagi situasi saat ini dimana nilai rupiah semakin terpuruk tapi terkesan pemerintah tidak melakukan apa-apa.
"Harusnya Jokowi melakukan langkah cepat profesional dan proporsional. Ini terkesan dari Presiden dan para menterinya tidak berbuat apa-apa sehingga nilai rupiah semakin terpuruk. Akibatnya spekulan masuk. Ini yang membuat proses pematangan untuk berubah," paparnya.
Pemerintah Jatuh
Politisi Gerindra Ferry Juliantono menyatakan tidak ada pemerintahan yang kuat kalau dolar sudah tembus Rp 15 Ribu. "Sekarang Rp 14.200, sedikit lagi Rp14.500 kalau sudah Rp 15 ribu tidak ada yang kuat," ungkap Ferry di hotel Atlet Century, Jakarta, Selasa, (22/5).
Ia mencontohkan hal ini seperti tahun 1998 di mana Soeharto tumbang setelah dolar membumbung tinggi.
Politisi yang dikenal kritis ini juga menyebut partai-partai pendukung pemerintah akan berfikir ulang jika dolar semakin naik. "Tembus Rp15 ribu jatuh itu pemerintah," selorohnya.
Dampak inflasi dari akibat itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ia mengaku sudah bertemu dengan para pedagang yang juga mengeluhkan inflasi ini.
"Kalau ada yang puas dengan pemerintah sekarang itu kan persepsi pemerintah saja," pungkasnya.
Rezim Orba
Seperti diketahui saat menjadi pembicara dalam "Tuntaskan Reformasi Bersama Rizal Ramli" di Gedung Joeang 45, Jakarta, Senin (21/5/2018) kemarin, mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Rizal Ramli mengaku khawatir akan terjadi perubahan kekuasaan yang lebih cepat di Indonesia sebelum pemilu tahun 2019.
"Kami khawatir jangan-jangan bisa terjadi perubahaan sesuatu yang lebih cepat sebelum tahun 2019 dari perubahan yang terjadi tahun 1998," kata Rizal.
Hal itu diungkapkan mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) ini karena melihat situasi Tanah Air saat ini. Menurutnya sekarang terdapat kesamaan gejala krisis yang terjadi pada 20 tahun lalu. Rizal mengatakan perubahan kekuasaan yang terjadi pada akhir era Orde Baru itu dipicu oleh krisis kepercayaan, ekonomi, pangan, dan moneter pada saat bersamaan.
Gejala krisis itu sudah terlihat saat ini dengan melemahnya nilai tukar rupiahterhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp14.190 dan beberapa gejala krisis ekonomi lainnya. "Kalau kita tidak hati-hati hari ini mulai ada krisis kepercayaan ada krisis ekonomi mulai ada gejala awal krisis moneter dan kalau tidak hati-hati ada keresahan juga dari berbagai kelompok yang merasa tidak aman dan nyaman," tuturnya.
Hal itu, kata Rizal, akan sulit dihindari apabila pemerintah terus menerus salah langkah dalam menentukan kebijakan. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat berujung kepada sikap antipati dan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa saat ini.
"Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang susah dihindari karena banyak sekali blunder, banyak sekali salah langkah yang menimbulkan antipati dan membuat suasana makin sulit, dan kebijakan moneter dan juga ekonomi yang slide down itu bisa menimbulkan masalah-masalah yang di luar dugaan," katanya.
Kendati demikian, ia berharap reformasi 20 tahun silam tidak perlu terjadi. Hal itu karena seluruh masyarakat ingin pergantian kekuasaan berjalan sesuai dengan aturan. "Kita tidak ingin itu terjadi karena kita ingin mengikuti jadwal dan agenda pemilihan yang demokratis," terangnya. [htc]