www.gelora.co - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin keberatan soal diskredit bagi ulama yang dekat dengan pemerintah. Menanggapi itu, Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengatakan kedekatan dengan pemerintah harus pada porsinya.
"Dekatnya sejauh apa? Kalau ulama itu kemudian datang menemui penguasa kemudian ulama menasehati penguasa agar tidak berlaku zalim, tidak berlaku aniaya, itu boleh. Itu jihad yang paling besar," ujar Sekretaris PA 212, Bernard Abdul Jabbar kepada detikcom, Selasa (25/4/2018).
Bernard mengatakan, kedekatan ulama dengan pemerintah menjadi hal yang buruk apabila bertujuan untuk kepentingan kekuasaan. Sebab itu, kedekatan ulama dengan pemerintah harus sesuai pada porsinya.
"Kalau tujuan datang ke istana, ke kerajaan, memberitahukan, menasehati itu kewajiban. Tapi ketika datang justru berdekatan dengan ulama, memfatwakan apa yang menjadi kepentingan penguasa itu nggak boleh," jelas Bernard.
"Kami tidak ikut campur dalam masalah pribadinya Pak Ma'ruf Amin. Itu bukan urusan kami. Tapi ini yang harus dijelaskan. Ulama dekat dengan penguasa dan dia membela kepentingan penguasa, memanfaatkan apa yang dimau sudah jelas itu ulama su' (buruk)," lanjutnya.
Sebelumnya, Ma'ruf menyinggung kelompok yang tak senang MUI dan NU dekat dengan pemerintah. Apalagi yang menggunakan kata-kata kasar menghina kiai karena dekat dengan pemerintah pusat.
Ia mengatakan berjuang di negara ini sah-sah saja, termasuk berjuang ingin menjadi presiden asalkan konstitusional dan berjalan dengan demokratis.
"Mau ganti presiden, silakan, ada caranya, yaitu demokratis dan konstitusional. Jangan ngantem sana-sini. Kalau kiai dekat dengan pemerintah, (dibilang) kiai anjing, naudzubillah," kata Ma'ruf dalam acara pelantikan dan harlah ke-92 Nahdlatul Ulama di Kota Serang, Banten, Selasa (24/4/2018)
[dtk]