www.gelora.co - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung setiap kebijakan pemerintah. Salah satunya terkait hutang luar negeri yang mencapai Rp4.000 triliun. Ketua Umum PPP Romahurmuziy meyayangkan banyak pihak yang mempolitisasi kebijakan pemerintah terkait utang. Padahal, kata dia, tak ada yang salah soal utang negara.
"Perdebatan soal utang RI tidak perlu dibuat gaduh kecuali yang memang tak mengerti ilmu ekonomi," kata Romahurmuziy di peringatan hari lahir (harlah) ke-45 PPP di Gedung UTC, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 14 April 2018.
Rommy mengungkap, tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak berutang. "Amerika Serikat juga menjadi raksasa ekonomi dunia di bawah utang yang telah berjalan lebih dari 200 tahun," ujarnya.
Dia menjelaskan utang bukanlah hal yang dilarang selama untuk kegiatan yang produktif dan diurus dengan baik.
Dia mengungkapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanahkan utang pemerintah dibatasi maksimal 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Utang pemerintah per Februari 2018 berjumlah Rp4.034 triliun atau 29,2 perse terhadap PDB.
"Untuk perbandingan, rasio utang Jepang bahkan 230 persen terhadap PDB. Berdasarkan indeks daya saing global, Indonesia naik 5 peringkat dari 41 di tahun 2016 menjadi 36 di tahun 2017," tekan dia.
Bunga surat utang Indonesia, kata dia, juga tak bisa disamakan dengan Jepang. Bunga Indonesia mahal karena inflasi lebih tinggi yakni 3,6 persen di 2017.
Sementara itu, Jepang sempat deflasi. Angka inflasi pun menentukan imbal hasil riil yang diterima investor. Makin tinggi inflasi, makin tinggi permintaan bunga dari investor pembeli surat utang.
Romy menuturkan tantangan kedepan adalah menurunkan laju inflasi dengan mengendalikan kebutuhan pokok sehingga bunga utang semakin murah.
Sementara itu, langkah penting lainnya adalah meningkatkan fundamental ekonomi agar rating utang bisa melesat menjadi AAA dari saat ini BBB-.
"Jika rating utang semakin baik, dan dampak pembangunan infrastruktur sudah dirasakan oleh masyarakat, kegaduhan soal utang pasti ditinggalkan," pungkasnya. [inc]